Para Juru Dakwah Harus Lanjutkan Peran Ulama Pejuang untuk Kejayaan Umat dan Bangsa

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid prihatin dengan masih adanya sikap dan penilaian yang keliru terkait peran para ulama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disatu fihak, sering sekali masyarakat meneriakkan yel-yel NKRI harga mati. Tetapi, difihak lain, mereka mencaci dan mendholimi, bahkan tidak menghargai umat Islam, khususnya jasa para ulama dan dai. Padahal NKRI yang sering digembar-gemborkan harga mati, itu adalah buah dari perjuangan ulama pejuang juga.

NKRI yang menjadi cita-cita Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, sesungguhnya sudah dimati kan oleh kolonialis Belanda dengan dilahirkannya Republik Indonesia Serikat, hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949. Sejak saat itu, Republik Indonesia hanya menjadi salah satu diantara 16 negara bagian. RIS dipimpin oleh presiden Soekarno dan Perdana Menteri Mo. Hatta. Undang-undang dasarnya tak lagi UUD 45 melainkan menggunakan UUD RIS, parlemennya adalah DPR RIS.

“Pidato Moh. Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi dihadapan DPR RIS pada 3 April 1950, yang dikenal dengan istilah mosi integral, itulah tonggak mengembalikan Indonesia kembali menjadi NKRI . Dan alhamduliLlah pidato itu diterima oleh DPRRIS, dan kemudian disetujui oleh Presiden dan PM RIS ; Soekarno dan Moh. Hatta. Sejak itu NKRI terlahir lagi dan diproklamirkan secara resmi pada upacara bendera 17 Agustus 1950. Upacara tersebut menandai kembalinya NKRI, dan itu berkat perjuangan Natsir, politisi muslim, ulama pejuang dan juru dakwah yang kondang,” kata HIdayat Nur Wahid saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada para pendakwah yang tergabung dalam Ikatan Da’I Indonesia (Ikadi). Acara tersebut berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (21/1/2023).

Salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, seperti yang tercantum pada alinea pertama pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kata HNW adalah menghapuskan penjajahan di atas dunia, termasuk membela perjuangan Palestina. Sikap itu ternyata sudah menjadi jatidiri para tokoh bangsa dan umat Islam, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Itu dibuktikan oleh KH. Hasyim Asy’ari yang mengumpulkan para ulama dan menfatwakan keharusan membela bangsa Palestina melawan penjajajahn Israel pada 1938.

“Para ulama bukan hanya menghimbau dan mendoakan. Tetapi KH. Abdul Wahab Hasbullah, ulama, pengusaha dan jagoaan silat, menfatwakan pentingnya mendukung Palestina dengan menyumbang dana. Tidak aneh jika kemudian pada 1944 sebelum proklamasi, Muhamad Amin AL-Husaini, Mufti Palestina dalam perjuangan di Jerman mendukung proklamasi kemerdekan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan, ini tentu tak lepas dari dukungan Indonesia kepada Palestina sejak 1938,” kata Hidayat Nur wahid menambahkaan.

Mengaburkan Sejarah

Momentum perjuangan ulama membela bangsa dan negara, menurut HNW harus terus diingat dan disebar luaskan. Termasuk oleh para dai dan ulama, dan karenanya para juru dakwah dan ulama penting mendapat informasi yang utuh dan benar soal ini. Apalagi, saat ini muncul indikasi mengaburkan sejarah perjuangan para ulama, dengan mengatakan bahwa Palestina bukan urusan Indonesia, tetapi persoalan Dunia Arab. Padahal PBB saja mengakui bahwa soal kemerdekaan Palestina bukan hanya masalah orang Arab.

“Mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka dengan kiprah para ulama dalam perjuangan membela tanah air, adalah relasi yang tidak terbantahkan. Catatan ini harus dijaga, dan disosialisasikan juga, agar bangsa Indonesia senantiasa mengingat perjalanan sejarahnya. Apalagi, terbukti ada upaya untuk mengaburkan sejarah bangsa Indonesia oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” kata HNW lagi.

Dalam konteks dukungan bangsa Indonesia terhadap Palestina, menurut Anggota DPR RI Dapil Jakarta II meliputi luar negeri, Jakarta Pusat dan Selatan, sudah dilakukan sejak Presiden pertama dan dilanjutkan oleh presiden selanjutnya, termasuk oleh Presiden Joko Widodo. Semuanya memberikan dukungan, pembelaan dan bantuan terhadap Palestina.

Pernyataan yang lain disampaikan Guru Besar UIN Jakrta Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail. Menurutnya, peran dan kontribusi ulama membangun bangsa sudah jelas. Terlebih jika memperhatikan peran yang dimiliki ulama sebagai pendidik bangsa. Yaitu mempersiapkan pribadi muslim yang soleh dan soleha. Para dai juga berkewajiban, memelihara, mengembangkan, mengarahkan dan memberdayakan potensi yang ada untuk memperoleh ridho Allah SWT.

“Tugas dai sebagai mobilisator dan organisator, tidaklah mudah. Seorang dai harus mampu meningkatkan ketaqwaan, dengan cara menyampaikan ajaran Islam yang indah dan lembuat. Memunculkan dan mengembangkan kesadaran Islam, bahwa setiap orang memiliki tanggungjawab, untuk menjadi muslim dan muslimah yang kaffah,” kata Ahmad Satori Ismail lagi.

Selain HNW, ada satu pembicara lain yang ikut menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Dialog Kebangsaan dengan tema Peran dan Kontribusi Da’i Dalam Kemajuan Bangsa. Di adalah Guru besar UIN Jakarta yang juga Ketua Dewan Syuro Ikadi Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail.

Penulis: Herdi

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleMPR Ajak Para Juru Dakwah Maksimalkan Kontribusi dan Kolaborasi Hadirkan Islam Rahmatan Lil Alamin
Next articleIMI Bamsoet Ajak Komunitas Otomotif Rekatkan Ikatan Soliditas Kebangsaan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here