Pemerintah Hasilkan 2.824 Inovasi, JK: Lebih Cepat Lebih Baik

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, saat ini muncul entrepreneurship bureaucracy yang bisa menghasilkan layanan publik cepat. Hal itu merupakan jawaban atas persoalan rumitnya birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan dunia usaha.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat membuka The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Jakarta, Rabu (07/11/2018).

“Itulah pentingnya inovasi. Salah satu contohnya, sekarang muncul Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik. Upaya-upaya perbaikan pelayanan tersebut dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien,” ujar Wapres

Birokrasi yang sulit dan lambat harus direformasi karena selalu mendahulukan prosedur baru kemudian hasil. Hal itu berbeda dengan pengusaha yang justru sebaliknya.

Wapres mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengefisienkan birokrasi pemerintah. Banyaknya eselonisasi dalam birokrasi diakui Wapres sering menperumit dan memperlambat birokrasi.

“Dengan inovasi layanan online akan mempercepat pelayanan birokrasi. Sedangkan moratorium pemekaran daerah dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih,” tegas Jusuf Kalla.

Wapres juga mengungkapkan, banyaknya kasus korupsi karena ada perbedaan sikap birokrasi dengan pengusaha dalam hal kecepatan layanan. “Hal tersebut membuka peluang terjadinya negosiasi, yang pada gilirannya menimbulkan korupsi,” imbuh Wapres.

Kualitas Pelayanan Negara
Sementara itu, dalam laporannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengungkapkan, bahwa masyarakat menuntut kualitas pelayanan oleh negara, masyarakat juga semakin peduli dan melihat bagaimana berjalannya pemerintahan.

“Hasrat terdalam di benak rakyat sesungguhnya adalah pemerintah bekerja dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat, hadir dan melayani mereka,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Menteri, sudah terbentuk sembilan mal pelayanan publik dengan konsep pelayanan terpadu.

Pada tahun 2018 muncul lebih dari 2.824 inovasi, menunjukkan komitmen dan respon kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk menghadirkan program nyata bagi Gerakan Indonesia Melayani (GIM).

Bahkan, dunia internasional mengapresiasi best practice pelayanan publik di Indonesia, yang puncaknya diraih pada tahun 2018, menjadi juara 1 UNPSA – melalui inovasi “sistem edat untuk pengendalian malaria” dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

“Keseluruhan ini, ditujukan untuk membangun pelayanan yang mengutamakan inovasi, transparansi, akuntabilitas, integritas, kolaborasi dan ketercukupan dengan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta,” lanjut Syafruddin.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Kemudian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wamenlu Abdurrahman Mohammad Fachir sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota serta pejabat lain.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here