KPK Sebut Banyak Gedung Tinggi Tak Taat Aturan

Gedung bertingkat tingkat tinggi atau high rise di Jakarta, (Foto: Ist).

Jakarta, PONTAS.ID – WAKIL Ketua KPK, Laode M Syarif, mendukung penuh upaya pemerintah DKI guna mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan air tanah yang digunakan gedung-gedung tinggi di Jakarta.

Laode mencurigai sejumlah pihak tidak taat terhadap peraturan dan kewajiban membayar pajak kepada pemerintah.

“Kita fokus tentang pemanfaatan air tanah pada gedung yang tinggi ini, karena dicurigai mereka tidak membayar yang seharusnya,” kata Laode usai apel Penertiban Terpadu Penyelenggaraaan Reklame di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (19/10).

Pihaknya pun akan meresmikan program kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya menaikkan pendapatan daerah dari sektor pajak, pencegahan korupsi, hingga pengambilan kebijakan berdasarkan fakta.

“Kita akan resmikan secara terbuka,” tutur Laode.

Berdasarkan temuan KPK dalam rangka pencegahan praktik korupsi, diperkirakan ada 10.000 titik sumur ilegal di DKI Jakarta. Begitu juga data hasil pengawasan dan pengendalian air tanah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta sejak Februari hingga Juli 2017 mendapati 57 sumur ilegal di beberapa lokasi di Jakarta.

Sumur-sumur itu ditemukan mulai dari gedung perniagaan, apartemen, rumah sakit, SPBU, dan universitas. Sejurus itu, Pemprov DKI langsung melakukan penutupan dan meminta mengurus Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA).

Berdasarkan Pergub Nomor 38 tahun 2013 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah ada ketentuan denda sebesar Rp5 juta untuk sumur pantek. Pemerintah setempat terus melakukan pemetaan terhadap gedung-gedung yang diduga menggunakan air tanah tanpa izin di Jakarta.

Editor: Idul HM

Previous articlePuslabfor Umumkan Hasil Uji Balistik Peluru Nyasar Senin Depan
Next articleKetua DPR Minta Usulan Kaca Antipeluru Jangan Digoreng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here