Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan bahwa rencana tata ruang di seluruh wilayah Indonesia harus ditinjau kembali, untuk memetakan wilayah mana saja yang terklasifikasikan dalam wilayah rawan bencana geologi.
Hal tersebut disampaikan Jonan saat membuka ‘Geoseminar: Informasi Geologi Sebagai Dasar Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Terjadinya Gempa Bumi Palu’ yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (12/10/2018). Menurut dia, hal itu penting dilakukan demi memastikan daerah-daerah yang layak dijadikan hunian tempat tinggal.
“Dengan adanya otonomi daerah dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diserahkan kepada pemerintah daerah/kota, perlu peninjauan secara saintifik atau keilmuan daerah mana yang bisa digunakan untuk hunian manusia dalam berbagai kegiatan,” kata Jonan.
Penyusunan RTRW di setiap Kabupaten/Kota, imbuh Jonan, harus disertakan dengan analisa kegeologian melalui poin mitigasi bencana. Analisa ini penting kiranya dilakukan demi menghindari jumlah korban yang lebih besar apabila terjadi gempa bumi, gunung meletus dan tsunami.
“Sudah mulai dipikirkan kalau gempanya 7 Skala Richter (SR) akan berbeda ongkos (bangunan) dengan 6 SR. Bahkan gempa 9 SR bisa 2 sampai 3 kali lebih mahal,” ujarnya.
Kedepan, Jonan berharap, ada institusi yang memegang otoritas dalam menginformasikan terkait wilayah layak huni berdasarkan kajian kegeologian. Terlebih secara keilmuan, aktivitas tektonik dan vulkanik dan besaran magnitudo belum bisa terdeteksi hingga saat ini.
“Saya kira harus ada otoritas mewakili negara yang menginformasikan kepada masyarakat luas terkait. Saran saya front runner-nya itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Badan geologi akan mendukung untuk bisa menjelaskan (potensi bencana geologi) dan ada pencegahan,” harap dia.
Menurut Jonan, hal tersebut sebenarnya sudah dipermudah dengan adanya peta rawan bencana yang sudah disusun oleh Badan Geologi, dan dikirimkan setiap bulan kepada pemerintah daerah masing-masing.
Jonan melanjutkan, sesuai dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), pentingnya diseminasi informasi dini terkait bencana geologi kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Dalam rapat terbatas bersama Presiden, beliau mengatakan saya minta diinformasikan sedini mungkin dan secara betul biar masyarakat juga siap,” pungkasnya.
Editor: Risman Septian
