Usulan RAPBN 2019, Lifting Migas Lebih Tinggi

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan memberi paparan dalam kunjungannya di Kantor Redaksi BeritaSatu Media Holdings, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2015. BeritaSatu Photo/Danung Arifin

Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengusulkan lifting migas untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 mendatang sebesar 2 juta barrel oil equivalent per day (BOEPD).

Adapun, nilai tersebut lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebesar 1,921 juta BOEPD dengan biaya produksi (cost recovery) 10,22 miliar dolar AS, lebih rendah dari outlook tahun 2018 sebesar 11,34 miliar dolar AS.

“Lifting minyak dan gas bumi sampai hari ini realiasasinya itu 1,921 juta BOEPD, outlooknya 1,902 juta BOEPD. Dan untuk RAPBN 2019 diusulkan lifting migas sebesar 2 juta BOEPD dengan biaya produksi USD 10,22 miliar, dengan kurs sebesar Rp 14.400 per USD,” kata Jonan melalui keterangannya, Jumat (14/9/2018).

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi cost recovery hingga akhir agustus 2018 sebesar 7,77 miliar dolar AS, dan outlooknya sebesar 11,34 miliar dolar AS. Untuk mengurangi cost recovery ini, menurut Jonan tidak banyak yang bisa dilakukan, paling banyak 1/3 atau 40 persen, karena sisanya merupakan sisa bawaan dari masa kontraknya puluhan tahun yang lalu.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, memaparkan, lifting minyak bumi didominasi oleh 12 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti PT Chevron Pacific Indonesia, Mobil Cepu LTD (ExxonMobil), PT Pertamina EP, dan Pertamina Hulu Energi yang menghasilkan lifting hingga 88 persen dari lifting minyak nasional.

“Lifting minyak bumi hingga akhir Agustus 2018 sebesar 774.425 BOPD atau 97 persen dari target lifting,” ujar Amien.

Sedangkan, dari sisi cost recovery (biaya produksi), berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi cost recovery hingga akhir agustus 2018 sebesar 7,77 milyar dolar AS dan outlooknya sebesar 11, 34 milyar dolar AS. Untuk mengurangi cost recovery ini, menurut Jonan tidak banyak yang bisa dilakukan, paling banyak 1/3 atau 40 persen karena sisanya merupakan sisa bawaan dari masa kontraknya puluhan tahun yang lalu.

Amien kemudian menjelaskan, sejak 2013 hingga 2018, realisasi cost recovery selalu melampaui target yang sudah ditetapkan. Namun, untuk 2019 mendatang, Amien menegaskan, cost recovery akan berkurang karena sebagian kontrak migas skema production sharing contract (PSC) cost recovery berubah menjadi PSC gross split.

“Saat ini yang sudah efektif menggunakan skema gross split adalah Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ dan yang baru akan mulai yaitu PHE Tuban dan PHE Ogan Komering. Nanti satu triwulan lagi akan ditambah dengan Sanga-Sanga dan South East Sumatera. Diharapkan penerapan skema gross split akan menurunkan biaya cost recovery,” terang Amin.

Ia pun menambahkan, cost recovery terbagi menjadi beberapa komponen, dan komponen terbesar cost recovery hingga Agustus 2018 ini adalah current year operating cost yakni sebesar 76,8 persen.

“Current year operating cost terbagi menjadi biaya (cost) untuk produksi sebesar 67 persen, biaya untuk pengembangan sebesar 14 persen, biaya untuk general dan administratif sebesar 10 persen, dan biaya untuk eksplorasi sebesar 9 persen,” tandas Amien.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here