KIK Tegaskan Iklan Jokowi di Bioskop Bukan Kampanye

Iklan Jokowi di Bioskop (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Koalisi Indonesia Kerja (KIK) angkat bicara perihal penolakan disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menanggapi iklan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo yang tayang di bioskop.

Politikus NasDem Willy Aditya menegaskan, iklan tentang kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop bukan merupakan kampanye. Ia mengatakan iklan di bioskop itu menampilkan hasil dan capaian pembangunan selama Jokowi menjabat.

“Menurut saya iklan itu bagian dari pendidikan bagi warga negara. Karena menampilkan hasil dan capaian pembangunan,” kata Willy.

Menurut dia, tidak ada yang dilanggar dalam iklan kinerja pemerintahan Jokowi karena itu menyampaikan keberhasilan pemerintahan Jokowi. Ia menambahkan capaian keberhasilan itu bagian dari pertanggungjawaban kepada rakyat yang sudah memilihnya.

“Malah aneh kalau ada rakyat merasa itu tidak perlu,” kata Willy.

Ia menilai yang patut disadari bersama bahwa pembangunan dilakukan dengan uang rakyat sehingga wajar pemerintah menyampaikan hasil pembangunan. “Tujuan agar rakyat mengetahui bahwa uang mereka baik dari pajak atau lainnya memang dipakai untuk pembangunan,” katanya.

Segala sesuatu, kata Willy, jangan dipandang dalam konteks politik yang negatif dan sekadar perebutan kekuasaan. Ia menambahkan politik harus dilihat dalam pandangan lebih luas, yaitu manfaat pada publik luas.

“Tayangan iklan demikian juga baik untuk menjadi pembanding dengan sebaran politik hoaks dan kebencian,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Sekjen PSI Raja Juli Antoni meminta permintaan Waketum Gerindra itu tak ditanggapi dengan serius.

“Kalau Fadli yang komentar jangan diseriusi. Apa saja yang dilakukan pemerintah pasti salah,” ujar Juli.

Antoni menegaskan, iklan yang merupakan versi singkat dari video ‘2 Musim, 65 Bendungan’ itu bukanlah kampanye. Iklan itu tak berafiliasi dengan tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Murni urusan Keminfo. Silakan tanyakan kepada mereka. Yang pasti rakyat berhak mendapatkan informasi pembangunan dari pemerintah. Hal ini sudah berjalan dari dulu,” tuturnya.

Tugas Kominfo

Terpisah, Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan iklan layanan kinerja pemerintah di bioskop merupakan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjalankan tugas sebagai humas pemerintah (Goverment Public Relation) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015, dan Inpres No 9 Tahun 2015,” demikian disampaikan Ferdinan dalam keterangan pers.

Sebelumnya, Sebelumnya diberitakan, iklan yang jadi sorotan itu muncul sebelum penayangan film di bioskop-bioskop. Iklan tersebut memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan itu.

Video lalu ditutup dengan kutipan dari Jokowi diikuti dengan tagar MENUJUINDONESIAMAJU di bawahnya. Kemudian, muncul logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia iklan layanan masyarakat.

Di media sosial, iklan ini ramai dibahas, termasuk oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang juga Waketum Gerindra. Dia meminta agar iklan itu dicopot.

“Sebaiknya iklan ini dicopot dari bioskop,” tulis Fadli Zon, Rabu (12/9/2018).

Previous articleKemendagri Diminta Musnahkan KTP-el Tercecer di Serang
Next articlePBNU Bakal Tentutan Nasib Maruf Amin 22 September

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here