Jakarta, PONTAS.ID – Menyikapi adanya isu tentang kebijakan impor oleh Menteri Perdagangan sebanyak 1 juta ton per Agustus 2018 ini, Ketua Komisi Pengawas Pemantau Pertanian (K3P), Komjen Pol. (purn) Drs. H. Susno Duadji, S.H., M.Sc, saat dikonfirmasi mengatakan dengan tegas agar Kementerian sektoral transparan apa alasan kebijakan impor beras dilakukan.
“Seharusnya kementerian Pertanian, Menteri perdangangan dan BPS memiliki data yang akurat terkait produksi dan komsumsi, dari sini sektoral punya alasan apakah dibutuhkan impor,” Ujar mantan Kabreskrim ini
Disisi lain ia juga menyayangkan dan tidak setuju adanya impor beras. “Salah kamprah bila komoditas beras untuk Indonesia diimpor dari negara lain. Kita ini punya lahan yang subur. Seharusnya kita negara Pengekspor bukan malah negara pengimpor, Pasalnya petani otomotis akan merugi akibat impor ini, harga gabah akan turun,” tegas Susno, Sabtu (25/8).
Untuk itu, mantan Kabareskrim ini meminta Kementerian Perdagangan, Enggartiasto Lukita, untuk transparan, jangan membuat kebijakan diam-diam.
Seharusnya Enggartiasto Lukita mengundang para pihak stakeholder pertanian untuk duduk bersama dan menerangkan situasi yang sebenarnya kenapa sampai mengambil langkah untuk impor beras, jelas Susno kepada media ini.
Diketahui, bahwa isu kran impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan dilakukan pertengahan Agustus 2018 lalu dan tidak dipublikasi. Awalnya, Kementerian Perdagangan membuka kran impor beras sebanyak 1 juta ton untuk kedua kalinya sejak awal tahun lalu, akan tetapi dari informasi yang diperoleh media ini bahwa kran impor beras tersebut ditambah menjadi 2 juta ton.
Kemudian, diketahui Prof. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB yang juga adalah Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) dan CORE Indonesia membuka data angka-angka komoditas pertanian Indonesia termasuk beras dan memprediksi situasi kondisi hingga awal 2019
Editor: Idul HM
