Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pemantauan akun media sosial yang diduga menyebarkan hoaks selama masa pemilihan presiden 2019 menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dia mengatakan Kemenkominfo hanya bertugas menonaktifkan akun-akun tersebut.
“Itu kan di KPU dan Bawaslu. Nanti Bawaslu yang akan memonitor, kami membantu melakukan take down,” ujar Rudiantara, Kamis (9/8/2018).
Rudiantara mengatakan pemantauan terhadap akun-akun media sosial telah dilakukan sejak pemilihan kepala daerah (pilkada) Juni lalu. Saat itu ada sekitar 92 akun media sosial yang telah dinonaktifkan oleh Kemenkominfo.
“Yang mengerti pelanggaran resmi kan Bawaslu, jadi kami membantu dari belakang saja,” katanya.
Dia menyatakan penindakan terhadap akun-akun media sosial yang menyebarkan hoaks itu merupakan hasil kesepakatan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkominfo, KPU, Bawaslu, dan sejumlah platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram.
“Memang sudah ada komitmen bersama kan, mudah-mudahan meredalah akun-akun seperti itu,” katanya.
Masa pendaftaran capres cawapres pemilu 2019 telah dibuka hingga 10 Agustus mendatang. Sementara masa kampanye akan dimulai pada 23 September 2018 hingga April 2019.
Kabar bohong alias hoaks yang marak beredar di media sosial dinilai tak lepas dari pertarungan para elite politik yang semakin memanas di Indonesia selama tiga tahun belakangan ini.
“Hoaks muncul di Indonesia dari perebutan kekuasaan dan hasrat saling menyingkirkan dalam pertempuran zero sum game,” kata aktivis Gusdurian Syafiq Alielha beberapa waktu lalu.
Ia pun menganggap para elite parpol tak bisa diharapkan sebagai aktor yang mengedukasi publik agar menjauhi hoaks. Menurutnya, elite politik justru terus menerus memproduksi hoaks untuk menyebar kebencian terhadap lawan politiknya hingga tujuannya tercapai.
Ia menuntut agar para elite politik bertanggung jawab terkait banyaknya penyebaran hoaks di media sosial saat ini.
