Jakarta, PONTAS.ID – Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) telah memastikan mencoret anggaran pembangunan tiga unit rusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PRKP DKI, Meli Budiastuti menjelaskan bahwa keputusan dicoretnya anggaran tiga rusun tersebut karena pembangunannya membutuhkan waktu selama 14 bulan. Hal itu tidak dapat dilakukan karena adanya pergantian Gubernur pada 2017 lalu.
“Ada tiga (rusun) yang kami matikan karena waktunya tidak mencukupi, Pak. Karena ada pergantian Gubernur maka tidak boleh multi years, jadi single year,” kata Meli dalam rapat serapan anggaran komisi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (7/8/2018).
Selain itu, tambah Meli, dalam rencana tersebut terdapat satu lokasi yang direvitalisasi, sehingga harus memindahkan warganya, lalu bangunan lama harus dilelang untuk penghapusan asetnya. Oleh karena itu, rencana tersebut jelas tak akan mungkin bisa diselesaikan hingga akhir tahun ini.
Lebih lanjut Meli lantas mengungkapkan bahwa rencana pembangunan tiga rusun tersebut akan kembali diusulkan Pemprov DKI dalam APBD DKI Tahun 2019-2020 yang akan atang dengan skema multi years, dengan total unit yang akan dibangun sekitar tiga ribu unit.
“Nanti anggarannya dimasukkan ke perencanaan tahun depan, di 2019-2020. Nanti kita usulkan ke multi years. Jadi di tahun depan akan ada lima kegiatan. Pada saat uni lagi pembahasan untuk SK multiyearsnya. Totalnya 2.998 unit 14 tower untuk 2019-2020,” ujarnya menambahkan.
Keputusan Pemprov DKI ini lantas mendapatkan kritikan dari sejumlah anggota dewan yang hadir di rapat itu. Mereka yakni Ketua Komisi D DPRD DKI, Iman Satria yang menilai dengan adanya pembatalan tersebut berarti pada tahun 2018 ini tidak akan ada pembangunan rusun baru di DKI.
“Pembatalan juga berimbas pada nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Itu kan hampir 1 triliun, kan enggak karuan jadinya. Sayang itu. Enggak ada rusun baru ditahun ini. Sayang kan masyarakat jadi tertunda,” tutur politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Anggota Komisi D DPRD DKI Pandapotan Sinaga juga langsung menyampaikan kritiknya. Dimana dia merasa kesal karena Dinas PRKP DKI dinilai terkesan terlalu mudah mencoret anggaran. “Waktu minta anggaran itu, kalian kayak mau nangis, tapi tidak bisa dieksekusi,” tegas dia.
Untuk diketahui tiga rusun baru yang rencananya akan dibangun Pemprov DKI itu tadinya terletak di Jakarta Timur (Jaktim) dan Jakpus, yakni Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakpus.
Total anggaran yang dimatikan sebesar Rp 712 miliar. Rinciannya, yaitu Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng sebesar Rp 361 miliar, Rusun PIK Pulogadung sebesar Rp 188 miliar, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakpus sebesar Rp 162 miliar.
Editor: Risman Septian
