Jakarta, PONTAS.ID – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2018 DKI Jakarta yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, ternyata masih menimbulkan pertanyaan bagi sejumlah anggota DPRD DKI.
Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD DKI, Veri Yonnevil bahkan menyebut RAPBD Perubahan 2018 DKI tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan warga Jakarta. Menurutnya, sisa APBD 2018 murni maupun tambahan pendapatan daerah, seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.
“Di anggaran perubahan tidak ada yang bermanfaat untuk masyarakat secara signifikan ini. Kami ingin supaya anggaran perubahan ini betul-betul bisa dinikmati masyarakat,” kata Veri Yonnevil di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2019).
Oleh karena itu, dia lantas meminta kepada pihak Pemprov DKI, agar segera memperbaiki Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) yang telah disusun.
Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD DKI, Iman Satria. Dimana dia mengkritik minimnya anggaran pembangunan infrastruktur untuk warga Jakarta, yang terdapat di dalam RAPBD Perubahan 2018 DKI. Di sisi lain, penyertaan modal untuk delapan BUMD DKI justru diusulkan ditambah hingga hampir 11 triliun rupiah
“Masa Rp 11 triliun untuk bisnis, komersil lagi? Itu kan ada resiko untung-rugi. Iya kalau untung, bisa berbalik ke PAD (pendapatan asli daerah), kalau rugi? Kalau bersentuhan langsung dengan masyarakat, bangun saja sekolah banyak-banyak. Biar jadi itu enggak ada masalah lagi, lebih mengena,” ujar Iman.
“Mending (anggaran) untuk infrastruktur, memang jalan-jalan (di DKI) sudah bagus? Kan belum, kelihatan di pinggir-pinggir kota saja karena ada Asian Games ini. Dalam-dalam ya pasti belum (rapi),” tambah pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI ini.
Dalam KUPA-PPAS, Kegiatan pemeliharaan jalan pada Dinas Bina Marga diusulkan ditambah di APBD Perubahan 2018 sebesar 50 miliar rupiah. Iman menilai, angka ini terlalu kecil. Apalagi menurut dia, anggaran untuk pembangunan dan atau peningkatan jembatan dikurangi sebesar Rp 32,8 miliar.
Selain pembangunan jembatan, sejumlah pos anggaran yang justru bersentuhan langsung dengan hidup masyarakat juga dicoret. Untuk diketahui, berikut daftar 10 program kegiatan terbesar yang dicoret dari RAPBD Perubahan 2018 DKI:
- Pembangunan rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan anggaran Rp 1,3 triliun.
- Peningkatan layanan umum daerah pada 15 BLUD dengan anggaran Rp 114 miliar.
- Pembangunan prasarana kali atau sungai dan kelengkapannya pada sistem aliran timur sebesar Rp 87 miliar.
- Pembangunan saluran, saluran penghubung, dan kelengkapannya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Rp 64 miliar.
- Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung, dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat dengan anggaran Rp 57 miliar.
- Penyediaan peralatan kesehatan pada 19 UKPD Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp 48 miliar.
- Pembangunan lanjutan Gedung Perpustakaan Cikini Blok B dengan anggaran Rp 40 miliar.
- Pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya pada sistem aliran timur dengan anggaran Rp 34 miliar.
- Pembangunan jembatan di Provinsi DKI Jakarta Rp 32 miliar.
- Pengadaan lahan untuk Kantor Lurah Jembatan Besi Rp 25 miliar.
Editor: Risman Septian
