Pilpres 2019 Diprediksi Tanpa Substansi, Tanpa Narasi

Jakarta, PONTAS.ID – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor baru saja menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Jumat-Minggu (3-5/8/2018).

Dalam rakornas yang dihadiri seluruh pimpinan wilayah GP Ansor dan Satuan Koordinasi Wilayah Banser seluruh Indonesia tersebut, mengemuka beberapa hal terkait dengan situasi terkini, terutama dinamika di tahun politik.

Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Choli Qoumas mengatakan, rakornas menyoroti khusus dinamika yang terjadi dalam kontestasi pemilihan presiden yang menyedot perhatian sangat besar dari masyarakat.

Menurut dia, mayoritas peserta rakornas berpendapat, kontestasi Pilpres 2019 saat ini hanya memperlihatkan kegaduhan ketimbang melahirkan narasi besar bagaimana mengatasi persoalan bangsa yang multidimensi.

“Pilpres ini kegaduhannya luar biasa. Ada yang ribut mengusung #GantiPresiden2019, di lain pihak ramai juga #Jokowi2Periode. Tidak substantif,” kata Yaqut dalam keterangan pers, Selasa (7/8/2018).

“Tidak ada narasi besar yang dibangun dari para calon presiden, calon pemimpin nasional untuk 2019. Saya melihatnya miris,” ujar dia.

Yaqut mengatakan, sosok capres atau pemimpin nasional ke depan harusnya memiliki karakter yang kuat dalam mengatasi persoalan bangsa yang multidimensi. Sebab, persoalan bangsa saat ini sangat besar.

Indonesia dihadapkan pada kasus korupsi yang masif, radikalisme dan terorisme, ancaman terhadap kebhinekaan, ekonomi, kemiskinan, tenaga kerja, dan lain-lain.

“Sebab itu, calon presiden/calon wakil presiden atau pemimpin nasional bangsa ini mendatang harus mampu menjawab semua tantangan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Yaqut, calon presiden mendatang sudah semestinya mampu melahirkan gagasan besar, terutama terkait nasionalisme, bagaimana merekatkan etnisitas dan agama.

Termasuk di dalamnya soal ekonomi dan penegakan hukum. Menurut dia, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sampai sekarang masih belum mendekati cita-cita para founding fathers, terutama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

“Pemimpin nasional harus dapat memetakan masalah berikut solusinya atau mengeksekusi kebijakan tanpa keraguan demi kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara,” kata Yaqut.

Previous articleDPR Optimis Papua Siap Jadi Tuan Rumah PON XX 2020
Next articleDPR-Pemerintah Didorong Segera Lakukan Rapat Gabungan Bahas Gempa Lombok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here