Jakarta, PONTAS.ID – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengeluarkan imbauan untuk elite dan tokoh masyarakat. Bamsoet meminta para elite dan tokoh tak membuat pernyataan yang menyesatkan dan bernada mengejek jelang Pilpres 2019.
“Para elite dan tokoh masyarakat diimbau untuk tidak membuat pernyataan yang dapat menyesatkan pemahaman publik maupun pernyataan yang bertendensi mengejek negara dan bangsanya sendiri,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (6/8/2018).
Bamsoet menyadari saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah persoalan pelik. Dia mencontohkan masalah utang luar negeri, depresiasi rupiah, dan kemiskinan.
Namun Bamsoet berharap persoalan-persoalan itu tidak didramatisir sehingga menimbulkan kesesatan berpikir.
“Seperti banyak negara lain, Indonesia memang masih menghadapi sejumlah persoalan. Namun, tidak selayaknya semua persoalan itu didramatisir sedemikian rupa layaknya Indonesia sedang menghadapi krisis multidimensi,” ujarnya.
“Tidak benar jika ada yang mengatakan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh. Pun salah besar jika ada yang mengatakan Indonesia dalam kondisi kritis. Jangan begitu saja percaya jika ada yang mengatakan hampir 50 persen jumlah penduduk Indonesia terperangkap dalam kemiskinan,” imbuh Bamsoet.
Dramatisasi ragam persoalan yang dihadapi Indonesia dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Bamsoet pun menyayangkan pernyataan bernada sesat dan ejakan itu justru keluar dari para elite atau tokoh masyarakat.
“Dramatisasi atas ragam persoalan itu berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat atas kondisi real Indonesia dewasa ini. Sangat disayangkan karena dramatisasi persoalan itu justru digemakan oleh mereka yang berstatus elit atau tokoh masyarakat,” sebut politikus Golkar itu.
Namun Bamsoet menegaskan tak berarti pemerintah anti-kritik. Hanya saja dia berharap kritik tersebut bisa disampaikan dengan dukungan data, sehingga masyarakat memahami persoalan dengan benar.
“Pemerintah butuh kritik. Namun, kritik atau kecaman kepada pemerintah hendaknya didukung data yang akurat dan fokus pada persoalan atau kebijakan. Kritik dengan data yang akurat dan fokus pada kebijakan akan memudahkan masyarakat memahami persoalan,” tutur Bamsoet.
