Prabowo Dipersilahkan Laporkan Dugaan Pelanggaran di Pilkada Jateng dan Jabar

Prabowo Subianto hadiri Rakornas Advokasi Partai Gerindra (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku belum mendapatkan laporan rinci dari KPU Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah terkait dugaan pelanggaran Pilkada sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, ia mempersilakan Prabowo bisa melaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan ke pihak-pihak yang berwenang. Sebab, berbagai aduan keberatan, temuan, dan dugaan pelanggaran sudah memiliki mekanisme aturan yang jelas.

“Sudah diatur dalam PKPU maupun di undang-undang. Jadi kalau ada laporan-laporan tersebut, silakan saja diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang, menyangkut administrasi, menyangkut pidana, menyangkut money politics, silakan,” kata Arief, Senin (9/7/2018).

“Karena nanti arahnya kan atau tujuan lembaga yang dilapori bisa beda-beda. Termasuk menyangkut hasil penghitungan suara,” sambung Arief.

Pertimbangkan Gugatan

Sementara itu, Partai Gerindra masih belum mau mengakui kekalahan di Pilgub Jabar. Partai berlambang kepala burung Garuda itu sedang menyiapkan data-data untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya menyarankan untuk mengajukan PHPU ke MK, karena saya pribadi dari Bandung memberikan data-data persoalan hukum terkait Pilgub Jabar, tapi kan saya baru mengumpulkan, kalau diterima kita siap. Khusus untuk Jabar,” ujar Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman saat dihubungi.

Upaya mengajukan keberatan ke MK karena Pilgub Jabar dinilai banyak kejanggalan. Gerindra, kata Habiburokhman juga ingin membongkar data sejumlah lembaga survei.

“Jadikan banyak yang menjadi persoalan di Jawa Barat itu, kita juga kan mau membongkar survei itu, apakah benar tudingan survei itu bagian pengkondisian, bahwa seolah-olah Ajat-Syaikhu terlalu jauh, padahal faktanya jauh dari kenyataan,sehingga kalau kalah sebagai kewajaran, harusnya nomor tiga. Itu yang ingin kita bongkar juga,” paparnya.

Gerindra juga mencium adanya kejahatan pemilu di Pilgub Jabar yang melibatkan lembaga survei. Namun, hal itu perlu dibuktikan dengan data-data yang saat ini sedang dikumpulkan.

“Bahwa bukan tidak mungkin ada kejahatan pemilu yang melibatkan lembaga survei. Kita tak menuduh, tapi kita mau cari faktanya nanti,” paparnya.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan ada beberapa indikasi pelanggaran Pilkada Jawa Barat 2018.

“Untuk Jawa Barat juga demikian, langkah-langkah yang dilaporkan kepada saya bahwa indikasi penyimpangan, indikasi juga daftar pemilih yang tidak jelas. Ini sedang kita teliti semua,” ujar Prabowo usai bertemu dengan cagub Jawa Barat Sudrajat di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (7/7/2018) sore.

Selain itu, Sudrajat juga melaporkan adanya intervensi dari kalangan-kalangan tertentu yang tidak berjiwa demokratis. “Yang kita sesalkan intervensi-intervensi tersebut dan kita juga akan meneliti langkah-langkah.

Menurut real count kami, kami yang menang di Jawa Barat,” tutur dia.

Prabowo juga mengungkapkan persoalan yang sama usai menerima calon gubernur Sudirman Said. “Kami prihatin karena ada indikasi kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan pemilihan,” ucap dia di kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Prabowo mengatakan telah menerima laporan adanya 3 juta nama dari 27 juta nama di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang meragukan.

Gerindra, kata dia, akan mengidentifikasi dan mengerahkan tim legal dan tim advokasi untuk mempelajari indikasi penyimpangan tersebut.

Previous articlePemerintah Diminta Awasi 41 Masjid Terindikasi Radikal
Next articlePemerintah Bertekad Akan Kurangi Sampah Hingga 70 Persen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here