Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Sosial menandatangani kesepakatan kerjasama pemberian izin usaha mikro kecil (IUMK) kepada e-warong Kelompok Usaha Bersama-Program Keluarga Harapan (KUBE-PKH).
Kesepakatan ditandatangani oleh Deputi Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM Yuana Setyowati dan Dirjen Fakir Miskin, Kemensos Andi ZA Dulung dihadapan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga Denpasar, Bali. Mensos juga sekaligus meluncurkan dua unit e-warong KUBE-PKH di Denpasar.
Yuana mengatakan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama kedua Kementerian pada 2013 tentang pembinaan dan pengembangan KUBE.
“Kesepakatan tentang KUBE selama ini sudah berjalan baik. Sekarang e-warong yang dimiliki oleh KUBE akan diberikan legalitas dalam bentuk IUMK,” kata Yuana selaku Deputi Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM Yuana Setyowati dalam rilis yang diterima PONTAS.id, Jakarta, Selasa, (22/5/18).
IUMK diberikan secara gratis kepada unit usaha mikro dan kecil oleh camat. IUMK menjadi salah satu program prioritas Kemenkop sehingga usaha mikro dan kecil mendapat legalitas sehingga bisa mendapatkan pembinaan dari Kemenkop sekaligus mendapat Kartu BRI untuk mengakses kredit.
Neddy Rafinaldi Halim, Ketua Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) yang memayungi e-warong di seluruh Indonesia mengatakan IUMK dibutuhkan e-warong agar memiliki legalitas izin usaha dan dapat berkembang lebih baik.
Saat ini, e-warong KUBE-PKH berjumlah 54 unit di 12 provinsi dan 24 kabupaten/kota. Kemensos menargetkan 300 e-warong akan berdiri pada 2016 dan 3.000 unit pada 2017.
E-warong merupakan program penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu secara non tunai dengan sasaran 6 juta KK. Dengan sistem penyaluran non tunai mencegah distribusi bansos yang tidak tepat waktu dan tepat sasaran.
Melalui e-warong masyarakat kurang mampu dapat berbelanja empat kebutuhan pokok bersubsidi menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu beras, minyak goreng, terigu dan gula. Selain itu, di e-warong juga menyediakan gas elpiji 3 kg, pupuk dan produk subsidi lainnya.
Program e-Warung menggandeng empat bank pemerintah, yaitu BNI, Bank Mandiri, BRI dan BTN sebagai penyedia sistem belanja non tunai bagi penerima bansos. Sementara Bulog sebagai penyedia kebutuhan pokok yang dijual di e-Warung.
Mensos mengatakan pembentukan e-warong melalui koperasi akan akan meningkatkan kemandirian masyarakat kurang mampu. Diharapkan KMIS dapat mengembangkan unit simpan pinjam.
Neddy juga menambahkan penerima bansos akan menjadi anggota koperasi. Dengan demikian penerima bansos dapat ditingkatkan dan jumlah masyarakat kurang mampu semakin berkurang.
