Pepres Perketat Alih Fungsi Lahan, Dwi: Mampu Maksimalkan Lahan Yang Ada

Ilustrasi.

Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah bakal menerbitkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dalam satu bulan mendatang. Perpres akan mengatur lebih ketat pengalihan fungsi lahan sawah di delapan provinsi.

Hal ini  Perpre ini disambut baik Oleh Guru Besar IPB, Dwi Andreas, melalaui keterangannya kepada PONTAS.id saat dihubungi. Menurut Dwi, Alih Fungsi lahan ini sudah Sangat darurat maka perlu didorong agar peraturan tersebut segera disahkan oleh Presiden.

“Dengan keberadaan Perpres, pemerintah akan mampu menjaga secara maksimal lahan pertanian yang ada agar berkelanjutan” ujar Dwi.

Menurut Dwi, Kebijakan ini sudah benar, dan Ini sudah tanggung jawap pemerintah untuk mendorong konsolidasi lahan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani di dalam negeri.

“Kalau kita melihat data kementerian ATR/BPN, Bila alih fungsi lahan 150 ribu hingga 200 ribu hektar per tahun, maka dalam 20 tahun lahan sawah di Jawa habis. Hal ini sangat mengkawatirkan dan berbahaya karena Jawa menyumbang 50-60 persen produksi pangan nasional”ungkap Dwi.

“Sektor pertanian memegang andil penting dalam perekonomian suatu negara, selain sebagai penghasil devisa negara juga berkontribusi dalam ketahanan dan kedaulatan pangan. Hanya saja, kepemilikan lahan oleh petani dalam negeri terhitung masih kecil dan kurang produktif”.

Dwi berharap, agar Pemerintah pusat dan Daerah bangun hubungan yang sinergis, Swasembada pangan bisa tercapai jika semua pemangku kepentingan mau bekerja keras. Apalagi kondisi lahan, alam maupun iklim di Indonesia sangat memungkinkan untuk tercapainya swasembada sektor pangan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, dari total 26,14 juta rumah tangga usaha pertanian di Indonesia, sekitar 55,50% di antaranya atau 14,30 juta rumah tangga usaha pertanian memiliki lahan kurang dari 0,50 hektare (ha).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 jelas tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bahkan ada empat Peraturan Pemerintah (PP) menyangkut perlindungan lahan tersebut, termasuk berisi insentif bagi pemilik yang sudah menetapkan lahan pangan berkelanjutannya.

Sebenarnya, jika UU No 41 dan empat PP tentang lahan tersebut dipenuhi, daerah bisa mengendalikan alih fungsi lahan. Namun kenyataannya kini daerah justru semangat untuk melakukan alih fungsi.

Editor: Idul HM

Previous articlePerusahaan Asing Kepincut Berinvestasi Pariwisata di Sabang
Next articlePenutupan Facebook di Indonesia Kurang Kreatif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here