Jaga Hutan RI, KLHK Jalin Kerja Sama Dengan PP Muhammadiyah

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah melalukan penandatangann kesepakatan atau MoU di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Siti Nurbaya menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian LHK berkomitmen melaksanakan MoU dengan Muhammadiyah. “Semoga dengan kerjasama dalam pembangunan perhutanan sosial dan pembangunan kehutanan lainnya dapat menanggulangi kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat,” tegasnya saat melakukan penandatangann kesepakatan atau MoU di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Siti mengatakan, dalam pembangunan kehutanan perspektif teologis dan sosiologis tepat dikedepankan agar pemanfaatannya tetap menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan lingkungan. Bukan malah sebaliknya mengatasnamakan pembangunan sejatinya malah merusak.

Dalam MoU, para pihak sepaham untuk melaksanakan Perhutanan Sosial. Selain itu juga peningkatan efektifitas pengelolaan KHDTK di lingkungan kampus, green school, manajemen pengelolaan sampah, dan sebagainya.

“Hutan dan lingkungan hidup di Indonesia tidak lepas dari masyarakat setempat, oleh karena itu dalam membangun Indonesia kita tidak bisa lepas dari denyut nadi kemasyarakatan,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Turut hadir Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, Ketua Umum PP Asyiyah Siti Noorjanah, sejumlah Rektor Perguruan Tinggi Muhammmadiyah, angkatan muda Muhammadiyah serta jajaran eselon I KLHK.

“Sebagai ormas keagamaan Muhammadiyah berangkat dengan perspektif teologis.Ini mungkin dibilang utopis tetapi melekat pada kehidupan sehari hari. Sebab alam dan hutan sejatinya titipan Tuhan harus dikelola yang memberi manfaat bagi masyarakat jangan merusak,” kata Ketua Haidar Nasir.

Karena hutan titipan Tuhan, Haidar Nasir mengingatkan berbagai pihak jangan merasa absolut dalam memilikinya apalagi memmanfaatkannya semena-mena.

“Jangan sampai ada yang mengelola semena mena sebab ada amanat untuk berbagi. Bahkan ada yang mengelola hutan mengatasnamakan pembangunan namun sebenarnya merusak,” tegas Haidar seraya menambahkan pentingnya ormas Muhammadiyah, NU dan ormas lainnya dalam pembangunan.

Ia melanjutkan dalam perspektif sosiologis roda pembangunan mesti diselaraskan dengan denyut kehidupan dalam masyarakat setempat.Karena itu, dalam pembangunan kehutanan terdapat hutan adat dan lingkungan adat.

“Jika kita membangun namun tidak hirau pada masyarakat setempat akan mencerabut lingkungan masyarakat. Maka kami bersyukur ibu Menteri Siti Nurbaya didampingi para sosiolog, ini penting dan strategis,” cetus Haidar. Haidar Nasir juga mengapresiasi Siti Nurbaya yang rajin berkomunikasi dengan Muhammadiyah.

Editor: Idul HM

Previous articleKemenhub Diminta Awasi Balon Udara yang Ganggu Penerbangan
Next articlePrabowo Bisa Tunjuk Tokoh Lain Jadi Capres Gerindra