Marak DPT Ganda, Pemerintah Diminta Perbaiki Validasi Data Penduduk

Ilustrasi DPT (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Jelang Pilkada Serentak 27 Juni mendatang. Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap daerah masih menjadi perhatian serius. Pasalnya di beberapa daerah masih banyak ditemukan DPT ganda maupun hal lainnya yang bisa menganggu jalannya Pilkada berjalan dengan lancar.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta pemerintah baik itu Kemendagri maupun jajaran penyelenggara pemilu segera membereskan masalah DPT ada di setiap daerah.

Pasalnya, validasi data kependudukan adalah modal dasar dari masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya.

“Akurasi dan validasi data kependudukan merupakan fondasi utama bagi keabsahan pemilu atau pilkada dan Kemendagri maupun KPU/KPUD harus bekerja keras guna menyelesaikan kasus DPT ganda ini,” tegas Mardani kepada pontas.id, Kamis (29/3/2018).

Disisi lain, Politikus PKS ini berharap masyarakat maupun LSM yang konsen dengan masalah ini dapat melakukan pengawasan maupun controling demi terciptanya pilkada maupun pemilu yang jujur dan adil.

Masyarakat dan LSM perlu perlu mengawasi dan bersikap kritis thd masalah ini,” pinta Mardani.

Lebih lanjut Mardani juga meminta Kemendagri agar secepatnya melakukan perekaman e-KTP maupun penvalidasian data kependudukan sebelum penetapan DPT.

Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi keluhan masyarakat tidak bisa memilih atau ikut pilkada karena namanya tidak masuk DPT.

“Harus selesai sebelum penetapan DPT,” tandasnya.

Senada hal itu, Anggota Komisi II DPR Azikin Solthan meminta agar Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil segera membereskan data kependudukan dianggap sudah sangat semerawut.

Terlebih data kependudukan itu akan digunakan untuk DPT Pilkada yang waktu pelaksanaanya semakin mepet.

“Saya kira harus ada solusi dari Kemendagri khususnya Dukcapil untuk dapat membereskan ini semua. Apalagi ini akan dipakai dalam Pilkada yang nanti bisa menjadi cerminan baik ke depan untuk pemilu jika DPT di Pilkada sudah tersusun rapi,” jelas Azikin kepada pontas.id, Kamis (29/3/2018).

Politikus Gerindra ini mencontohkan seperti halnya saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Papua dari hasil temuan didapat komisiNya baru sekitar 30,11 persen warga disana mendapatkan e-KTP. Dan hal ini menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Data kependudukan ini sangat diperlukan dalam rangka mensukseskan Pilkada. Karena mengacu pada peraturan KPU data itu adalah hal utama demi suksesnya Pilkada,” terang Azikin.

Dia pun berharap disiswa waktu tidak banyak ini, pemerintah bisa menyelesaikan kasus ini secara cepat. Terlebih lagi, baik ditingkat pusat maupun daerah sudah memiliki perangkat yang baik.

“Saya yakin baik di pusat maupun daerah sudah memilik perangkat kerja yang baik dan semoga saja penyelesaian data kependudukan bisa diselesaikan secepatnya,” tandas Azikin.

Previous articlePenutupan Hotel Alexis Jadi Peringatan Keras THM di Jakarta
Next articleKPK Diminta Profesional Tangani Kasus Novanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here