Jakarta, PONTAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini bisa memburu pelaku korupsi hingga ke Iran. Hal ini dapat dilakukan KPK melalui Mutual Legal Assistance (MLA) yang telah dijalin dengan The General Inspection Organization (GIO) Iran. Tak hanya memburu koruptor, melalui mekanisme MLA ini, KPK juga dapat memburu aset koruptor yang disembunyikan di Negeri Para Mullah tersebut.
“Bisa dilakukan MLA jika dibutuhkan. Bahkan jika ada aset hasil korupsi di sana, dengan kerjasama yang sudah berjalan sebelumnya hal tersebut bisa dilakukan,” kata Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK, Jakarta, Rabu (7/3/18).
Kerjasama dua lembaga antarnegara itu tercantum dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani kedua pihak pada 11 Desember 2007. Beberapa aspek kerja sama itu diantaranya, pertukaran informasi mengenai metode pemberantasan dan pencegahan korupsi, pendidikan dan kampanye antikorupsi, kerja sama pelatihan, pertukaran keahlian dan partisipasi dalam seminar, workshop dan konferensi.
“Memfasilitasi bantuan operasional teknis secara timbal balik secara informal maupun formal melalui Mutual Legal Assistance (MLA), dan kerja sama lainnya sesuai kesepakatan,” katanya.
Kerja sama antara KPK dan GIO ini diperkuat dengan kedatangan Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi Nasrabadi dan sejumlah anggota Parlemen Iran ke Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/3/2018). Delegasi dari Iran ini diterima oleh pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan dan Saut Situmorang beserta jajaran. Dikatakan Febri, dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas mengenai penguatan kerja sama dalam pemberantasan korupsi terutama yang telah dilakukan KPK bersama GIO Iran.
Usai pertemuan, Dubes Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi Nasrabadi mengatakan, pihaknya ingin berbagi pengalaman dengan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Kami bertukar pengalaman pendidikan pemberantasan korupsi. Itu sebabnya kami datang kemari bersama tim dan membagi pengalaman dan menempa pengalaman pemberantasan korupsi di Indonesia. Hanya bertukar pengalaman pemberantasan korupsi,” katanya.
