KPK Periksa Aburizal Bakrie Sebagai Saksi Kasus Korupsi E-KTP

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2017). Ical, sapaan Aburizal Bakrie tak menjelaskan maksud kedatangannya ke markas antikorupsi kali ini. Nama mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga tak tercantum dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis Biro Humas KPK.

Maksud kehadiran Ical ini sempat diungkapkan Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Ahmad Hafiz Zamawi. Kepada awak media, Ahmad Hafiz mengakui kehadiran Ical di Gedung KPK ini untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

“Pak Ical datang ke sini (KPK) memenuhi undangan. Saya tak tahu persis perkara siapa. Tapi kemungkinan terkait e-KTP,” kata Ahmad Hafiz di Gedung KPK, Kamis (16/11/2017).

Namun, Ahmad Hafiz tak mengetahui secara pasti apakah Ical diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Ahmad Hafiz menegaskan kehadiran ini merupakan bentuk ketaatan Ical terhadap hukum dengan memenuhi panggilan penyidik KPK.

“Mengenai substansi lebih baik nanti pak Aburzial memberikan keterangan nanti,” katanya.

Jubir KPK, Febri Diansyah membenarkan pemeriksaan terhadap Ical terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat Novanto sebagai tersangka.

Tak hanya Ical, KPK juga memeriksa Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Novanto.
“Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap Aburizal Bakrie dan Irvanto Hendra sebagai saksi untuk penyidikan dengan tersangka SN (Setya Novanto),” jelas Febri.

Diketahui, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Sebagai anggota DPR periode 2009-2014, Setnov bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Akibatnya keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Saat proyek ini bergulir Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar, sementara Aburizal Bakrie menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Penulis: Hendrik Simorangkir

Previous articlePenyederhanaan Listrik Bakal Bikin Tarif Mahal
Next articleJabodetabek Hari Ini Berpotensi Dilanda Hujan Lebat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here