Sergai, PONTAS.ID – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Serdang Bedagai (Sergai), Soekirman mengingatkan Camat dan Lurah memastikan keabsahan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Pasalnya, bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial ini didasari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.
Hal ini disampaikan Soekirman kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa (Kades) se kabupaten Sergai melalui konferensi video dari Posko Terpadu Gugus Tugas Covid-19 Sergai di rumah dinas Bupati, Jumat (8/5/2020).
“Warga yang tidak mampu serta tidak menerima bantuan dari pemerintah berhak menerima BST, baik yang memiliki KTP Sergai atau bukan, Semua warga di Sergai berhak menerima bantuan sesuai kategori yang telah diatur,” tegas Soekirman.
Ditegaskan Bupati, warga penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) serta yang kehidupan ekonominya lebih baik tidak berhak menerima BST.
“Segera data ulang. Jika tidak maka akan ada sanksi untuk itu. Dan untuk mendata ini Kades dan pendamping PKH yang akan melaksanakannya,” kata Soekirman.
Dalam kesempatan tersebut, Kadis PMD ( Pemberdayaan Masyarakat Desa) Sergai, Ikhsan mengungkapkan, BST tersebut juga akan disesuaikan dengan 27.984 KK penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT) dari Dana Desa.
Sementara itu, Kadis Sosial Sergai, Ifdal menjelaskan BST disalurkan melalui PT Pos dan bank yang ditunjuk terhadap 20.449 KK dari seluruhnya sebanyak 26.361 KK, “Kekurangan 5.912 KK lagi akan dibayarkan pada Tahap-2 sebelum lebaran,” kata dia.
M. Faisyal Hasyrimi selaku Sekda menyampaikan bahwa baru 19 desa yang mengirimkan data secara aktif terkait data penerima BLT dan BST. “Hari Senin (11/5/2020) seluruh data harus sudah sampai ke Pemkab Sergai,” tegasnya.
“Kita harus terus lakukan koordinasi demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Sergai,” pungkasnya.
Penulis: Andy Ebiet
Editor: Pahala Simanjuntak
