Jakarta, PONTAS.ID – Pengamat Energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan, keputusan pemerintah untuk menurunkan harga gas industri menjadi sekitar USD 6 per MMBTU di plant gate dianggap bakal menyurutkan industri hulu minyak dan gas (migas).
Bahkan, kata dia, kebijakan ini akan membuat perluasan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan murah akan terancam.
“Jika harga gas diatur sedemikian rendah dan tidak memberi ruang bagi perusahaan niaga untuk mendapatkan keuntungan yang layak, jangan berharap terlalu banyak terhadap optimalisasi gas bumi. Dengan biaya dan risiko yang besar, perusahaan niaga tentu akan membatasi ekspansi pembangunan infrastruktur gas bumi,” papar Komaidi, dalam keterangannya, Rabu (15/4/2020).
Komaidi bilang, sumber gas bumi Indonesia sebagian besar berada di wilayah Indonesia Bagian Timur. Sementara, konsumsi gas terbesar berada di Indonesia Bagian Barat. Untuk mengantarkan gas dari sumber ke konsumen dibutuhkan infrastruktur jaringan, dengan harga gas yang tidak ekonomis maka penyerpan gas domestik tidak optimal.
“Harusnya pemerintah fokus membangun infrastruktur ini jika tak ingin terbebani impor BBM yang semakin besar,” tuturnya.
Diketahui, pemerintah menetapkan sejumlah target-target kinerja jangka panjang terkait optimalisasi gas bumi. Sebagai contoh dalam rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Indonesia 2016-2030 Kementerian ESDM menargetkan pipa open acces bertambah menjadi 9.992 km atau bertambah 5.695 km dibandingkan tahun 2016.
Kemudian, pipa hilir ditargetkan bertambah 1.140,70 km menjadi 6.301 km. Sehingga total panjang pipa gas bumi di Indonesia mencapai 16.364 km dari posisi tahun 2016 sepanjang 9.528,18 km.
Komaidi menilai, pemerintah akan sulit mewujudkan target ambisius itu. Sebab, harga gas bumi yang diputuskan pemerintah menjadikan energi ini semakin tidak menarik sebagai instrumen investasi, sementara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki keterbatasan untuk mewujudkan rencana tersebut.
“PGN yang didukung pemerintah saja makin kedodoran untuk membangun infrastruktur. Dengan harga gas yang semakin tidak menarik, siapa yang mau bangun infrastruktur gas bumi. Tidak ada pebisnis yang mau rugi, apalagi investor,” tegas Komaidi.
Lebih jauh Komaidi mengatakan, dengan kebijakan pemerintah yang seringkali berubah dan politis, ketahanan energi nasional menjadi taruhan. Yang terdekat adalah realisasi target bauran energi pembangkit listrik yang telah diputuskan, dimana bauran gas bumi ditargetkan mencapai 22,2%.
Untuk mencapai target itu, lanjut Komaidi, dibutuhkan pembangunan berbagai infrastruktur gas bumi agar mampu menjangkau wilayah-wilayah baru.
“Dengan iklim bisnis yang tidak kondusif seperti saat ini, sektor gas bumi beserta pembangunan infrastrukturnya akan mengalami stagnasi. Apalagi wabah corona yang datang tiba-tiba telah merontokkan hampir semua aktivitas ekonomi kita,” pungkas Komaidi.
Penulis: Riana
Editor: Luki H
