Jakarta, PONTAS.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meyakini bahwa pembahasan penetapan tarif untuk dua moda transportasi baru berbasis rel di ibu kota, yakni mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) di DPRD DKI, tidak akan mengalami kendala berarti.
Dia mengaku tak perlu ada yang dikhawatirkan, meski ada sejumlah anggota dewan yang mengkritisi usulan tarif yang telah diajukan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Sebab menurutnya, memang masih perlu ada diskusi lebih lanjut soal tarif agar efektif di masyarakat.
“Insya Allah nggak nanti lancar, lancar kok sudah dibicarakan. Itu sudah ada perhitungannya,” kata Anies saat ditemui oleh wartawan di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (8/3/2019).
Menurutnya DPRD DKI perlu menyadari bahwa ini adalah pembangunan fasilitas transportasi umum agar kemacetan berkurang. Untuk keuntungan, nantinya akan diperoleh dari biaya ekonomi akibat berkurangnya kemacetan.
“Kita kan harus bisa memfasilitasi hal-hal yang memiliki istilahnya yang eksternalisasi yang besar dalam ekonomi, atau biaya yang ditanggung semua orang,” ujarnya.
Maka Anies berharap, kiranya DPRD DKI dapat bersinergitas dan mendukung pembangunan ini agar semua pihak bisa menikmati moda baru ini. Terlebih dijadwalkan operasional MRT dan LRT Jakarta dilakukan pada akhir Maret 2019 nanti.
Lebih lanjut pria yang merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini menegaskan, bahwa Pemprov DKI tidak berharap untuk mendapatkan keuntungan dari beroperasinya MRT dan LRT nanti.
Anies menerangkan, bahwa keuntungan dari diselenggarakan tidak berasal dari tiket transportasi umum, akan tetapi melalui terurainya kemacetan karena perpindahan dari kendaraan pribadi ke tranportasi umum.
Menurutnya, negara perlu hadir dalam proyek-proyek pembangunan yang secara keuangan tidak menguntungkan tetapi memfasilitasi perekonomian masyarakat.
“Keuntungannya dari biaya ekonomi akibat kemacetan berkurang, itulah keuntungan. Sebagai contoh, kalau membangun jembatan yang melewati jembatan itu semua orang bisa karena itu kalau swasta bangun rugi, tidak ada yang bayar. Cuma kalau negara bangun maka terjadi efisiensi ekonomi,” tutur dia.
Untuk diketahui, Pemprov DKI mengusulkan public service obligation (PSO) sebesar 672,38 milliar rupiah dan 327 miliar rupiah untuk PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta, yang merupakan anak usaha dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) pada tahun 2019.
Tarif keekonomian dari operasionalisasi MRT dan LRT Jakarta pun masing-masing sebesar 31.659 rupiah dan 41.654 rupiah per perjalanan per penumpang.
Dengan asumsi ridership MRT sebanyak 65 ribu penumpang per hari dan LRT sebanyak 14.255 penumpang per hari, maka setiap penumpang bakal mendapatkan PSO masing-masing sebesar 21.659 rupiah dan 35.655 rupiah.
Melalui patokan-patokan yang telah disebutkan, Pemprov DKI pun mengusulkan tarif sebesar 10 ribu rupiah untuk MRT, dan 6 ribu rupiah untuk LRT. Namun, dalam rapat usulan, Komisi C DPRD DKI menolak besaran PSO tersebut. Angka ridership yang dijadikan patokan Pemprov DKI juga dipertanyakan oleh anggota dewan.
Anggota Komisi C DPRD DKI, Ruslan Amsyari pun menyarankan agar MRT dan LRT digratiskan terlebih dahulu selama tiga bulan, untuk meningkatkan animo masyarakat serta mengukur ridership dari kedua moda transportasi tersebut.
Editor: Risman Septian
