Jakarta,PONTAS.ID – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan tambahan realisasi program perhutanan sosial sekitar 1 juta hektare pada 2019. Februari, sejumlah masyarakat di Pulau Jawa dijadwalkan akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial.
“Keseluruhan tahun ini kita ingin realisasikan lagi 1 juta hektare. Posisi saat ini sudah lebih dari 2,5 juta hektare diberikan akses kelola kepada masyarakat,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya usai mendampingi Presiden Jokowi dalam panen raya udang di lokasi perhutanan sosial di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/1/2018).
Ia mengatakan perhutanan sosial merupakan program pemerintah yang bertujuan menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain fungsi konservasi, perhutanan sosial juga mengedepankan fungsi ekonomi.
“Ini untuk mengatasi kesenjangan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan. Dari 2,5 juta hektare yang telah diberikan bagi 592.438 KK telah memberi manfaat kepada 2,4 juta jiwa masyarakat di dalam dan sekitar hutan,” imbuh Siti.
KLHK mencadangkan area seluas kurang lebih 13 juta hektare untuk dimanfaatkan masyarakat. Pengembangan usaha hutan sosial dilaksanakan melalui pembiayaan sistem keuangan inklusi yang melibatkan bank BUMN melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), lembaga keuangan lain, dan melalui kemitraan usaha.
Jenis usaha dilakukan dengan pendekatan lanskap area antara lain melalui pola agroforestry (pertanian), silvofishery (perikanan), agrohusbandary (peternakan), ekowisata, hasil hutan bukan kayu, dan usaha jasa lingkungan lainnya. Hingga 2018, tercatat 5.245 Kelompok Usaha Hutan Sosial (KUPS) telah terbentuk.
“Benang merahnya agar sumber daya alam bisa diakses, lalu difasilitasi, dibantu modal berusahanya serta keterampilannya,” tutur Menteri Siti.
Editor: Idul HM
