Manokwari, PONTAS.ID – Kepolisian Daerah Papua Barat memilih melakukan komunikasi aktif serta berinteraksi langsung dengan aktivis-aktivis yang menyuarakan ketidak puasan terhadap pembangunan yang dilakukan Pemerintah serta akivis yang menginginkan pemisahan Papua dari Indonesia seperti kelompok Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).
Selain untuk menjaga kondisi keamanan wilayah, pendekatan ini ditempuh demi menampung aspirasi dari para aktivis tersebut. Terlebih, provinsi Papua Barat berbatasan langsung dengan provinsi Papua yang kerap diramaikan oleh aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Hal ini disampaikan Wakapolda Papua Barat, Kombes Pol Tatang, usai acara penyambutan Tim Divisi Humas Polri dalam kegiatan liputan publikasi keberhasilan Polda Papua Barat dan jajarannya di Mapolda Papua Barat, Manokwari, Selasa (11/12/2018).
“Komunikasi itu penting dalam dunia demokrasi sekaligus untuk mengetahui lebih jauh aspirasi-aspirasi yang kerap disuarakan para aktivis yang ada di Bapua Barat,” kata Wakapolda menjawab pertanyaan wartawan yang tergabung dalam rombongan Divisi Humas Polri.
Tatang mencontohkan, pada tanggal 1 Desember yang menjadi peringatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta tanggal 10 Desember yang merupakan peringatan Hak Azasi Manusia, situasi keamanan wilayah Papua Barat relatif aman.
“Kami tidak melarang mereka melakukan aksi, yang ada aksi mereka kami kawal agar berlangsung kondusif serta tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak keutuhan NKRI,” imbuhnya.
Dengan langkah yang diambil pihaknya ini, Tatang mengungkapkan, para aktivis juga menjadi lebih terbuka dalam menyuarakan aspirasi dan harapannya kepada Polisi.
“Ini yang kita harapkan. Kami optimis dengan pendekatan yang persuasif dan berlangsung cair, akan memunculkan rasa saling percaya dan memudahkan kita menjelaskan apa-apa saja yang telah dilakukan Pemerintah untuk membangun Papua, khususnya Papua Barat,” pungkasnya.
Kerucutkan Perbedaan
Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jenderal NRFPB, Markus Yanu (48), mengakui kerap berdiskusi dengan pihak Polda Papua Barat untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan yang berdampak langsung masyarakat Papua Barat khususnya terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Menurut kami, langkah-langkah yang dilakukan Polda Papua Barat sangat bermanfaat bagi kami untuk saling memahami serta mengerucutkan perbedaan-perbedaan yang muncul selama 57 tahun Papua kembali ke pangkuan Indonesia,” kata Markus.
Tak hanya dirinya, Markus mengatakan, masyarakat Papua Barat yang masih berada di pelosok-pelosok dan pedesaan juga sudah mulai merasakan kehadiran Pemerintah melalui personil Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang aktif mengunjungi warga untuk berbagi informasi maupun memberikan dukungan bagi warga.
Markus pun berharap, Polda Papua Barat dapat terus meningkatkan peran dengan terjun langsung ke masyarakat.
“Kami berharap kegiatan positif yang dilakukan Polda Papua Barat kepada masyarakat semakin ditingkatkan, meski memang masih ada perbedaan sikap dan pikiran kami dengan pihak kepolisian, perhatian kepada warga oleh kepolisian yang selama ini berjalan jangan sampai terhenti,” harapnya.
Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS
