Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menilai kebijakan Gubernur dan Wagub DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno terkait penataan Tanah Abang telah mengadu domba sesama warga.
Dia mencontohkan antara pedagang di Blok G yang diadu dengan pedagang di Jalan Jatibaru. Kemudian antara masyarakat dengan sopir angkot.
“Sederhana saja karena fakta di lapangan seperti itu, itu nggak ada yang menutup-nutupi itu, semua warga bisa melihat dengan mata telanjang. Nah sekarang tolong Pak Anies buktikan bahwa ada politisasi,” kata Gembong di Jakarta, Jumat (9/3/2018)..
Menurut Gembong, kebijakan Anies-Sandi terkait Tanah Abang jauh dari konsep penataan. Dia menilai kebijakan tersebut membuat Tanah Abang yang tadinya tertib menjadi tidak tertib.
“Menata bagaimana, kalau namanya menata itu dari tadinya tidak tertib menjadi tertib itu namanya menata, sekarang dari yang tadinya tertib dibuat tidak tertib, yang tadinya jualan di (gedung) kemudian jualan di jalanan. Apakah itu tidak menimbulkan persoalan, kan nggak benar juga apa yang disampaikan beliau,” ucapnya.
Timbulkan Konflik
Terkait ujicoba penataan Tanah Abang juga dikatakan Gembong berbeda jauh dengan kondisi di lapangan. Dia pun menanyakan tentang konsep keberpihakan yang selalu didengungkan Anies.
“Bahwa beliau kan berbicara masalah keberpihakan. Kemudian yang kedua beliau menyampaikan ini demi rasa keadilan, kan dua hal itu. Coba sekarang tunjukkan kepada saya di mana rasa keadilan di Tanah Abang itu, adil untuk siapa? Kemudian keberpihakan, berpihaknya ke mana?” terangnya.
Gembong juga menampik tudingan politisasi terkait kritik terhadap kebijakan-kebijakan pasangan Anies Sandi yang dinilai kontroversi seperti penataan Tanah Abang.
“Faktanya di lapangan kebijakan Pak Anies dan Pak Sandi menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan penataan kawasan Tanah Abang untuk mengatur mobilitas warga.
“Saya berharap persoalan Tanah Abang ini jangan dijadikan wacana politik karena ketika dijadikan wacana politik, kami tidak berdiskusi lagi soal teknokratik yaitu isu penataan orang berlalu lalang di sana, orang berlalu lintas di sana dan orang berdagang,” kata Anies di Balai Kota, kemarin.
Penulis: Edu
Editor: Hendrik JS
