Trenggalek – PONTAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek menggelar rapat Paripurna dengan mengesahkan dua Peraturan Daerah sekaligus. Dua Rancangan Peraturan Daerah yang kini sudah menjadi Peraturan Daerah ini berkaitan dengan pungutan pajak yang disesuaikan dengan kondisi terkini.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menjelaskan bahwa dua Perda yang dirubah diantaranya, perubahan Perda Nomor 18 tahun 2010 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan perubahan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
“Normalnya penyesuaian seperti ini dilakukan setiap 3 tahun sekali. Namun Trenggalek baru melakukan penyesuaian lebih dari 10 tahun. Tapi Alhamdulillah, penyesuaian berjalan lancar tidak ada kendala,” saat dikompermasi usai memimpin rapat Paripurna, di gedung Graha Paripurna DPRD Trenggalek, Senin (1/11/2021).
Doding menjelaskan, Perda BPHTP sudah diberlakukan 11 tahun sedangkan Perda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah diberlakukan selama 9 tahun. Keduanya dianggap perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Ada beberapa perubahan, yang disesuaikan dalam perubahan Perda ini. Seperti pola-pola perubahan termasuk perhitungannya. Yang pasti menguntungkan pemerintah dan tidak memberatkan masyarakat,” terang salah satu politisi asal PDI-Perjuangan ini.
Salah satu Wakil ketua DPRD Trenggalek ini juga menegaskan bahwa tujuan penyesuaian Peraturan Daerah ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi dirancang dengan regulasi yang tidak begitu memberatkan masyarakat.
“Contohnya kalau dulu jual beli tanah senilai Rp 60 juta bebas pajak, sekarang Rp. 70 juta baru bebas pajak. Namun jika aturan sebelumnya yang kena pajak kedua belah pihak, kalau sekarang hanya untuk pembelinya saja,” terangnya sedikit memberikan contoh.
Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara berharap penyesuaian kedua Peraturan Daerah ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Pasalnya beberapa tahun terakhir Kabupaten Trenggalek kesulitan dalam hal keuangan.
“Kami berharap dengan perubahan peraturan daerah ini bisa menjadi salah satu jawaban untuk keuangan Kabupaten Trenggalek. Namun tentunya tanpa memberatkan masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.
Penulis : Saelan
Editor: Rahmat Mauliady
