Merasa Diabaikan, Puluhan Warga Dago Seruduk PN Bandung

Puluhan massa dari Forum Dago Melawan mendatangi Pengadilan Negeri Bandung, untuk mendesak sengketa tanah yang mereka hadapi yang selama delapan tahun tak kunjung menunjukkan titik terang pada Kamis (13/6/2024) jelang tengah hari //Foto: PONTAS.id

Bandung, PONTAS.ID – Puluhan massa dari Forum Dago Melawan mendatangi Pengadilan Negeri Bandung, pada Kamis (13/6/2024) jelang tengah hari. Massa mendesak sengketa tanah yang mereka hadapi selama delapan tahun tak kunjung menunjukkan titik terang.

Dalam orasinya, perwakilan forum mendesak Pengadilan Negeri Bandung segera memenjarakan Trio Mul (HHM, PSM dan DRM) serta JBH terkait sengketa tanah di Dago Elos telah menginjak tahun ke delapan, Sejak PT DIG dan Trio Mul dimenangkan pada Peninjauan Kembali (PK) oleh MA pada tahun 2022.

Warga terus berupaya menghadang penggusuran. Baru-baru ini, dua dari trio Mul, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, “Penetapan tersangka tersebut diketahui oleh warga melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dengan Nomor B/438/V/RES. 1.24./2024/Ditreskrimum Polda Jabar pada 6 Mei 2024,” terang perwakilan forum berorasi.

Dalam surat tersebut disebutkan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara pada tanggal 02 Mei 2024 terkait peningkatan status saksi HHM dan DRM menjadi tersangka.

“Dan Penyidik telah mengirimkan Surat permohonan izin penggeledahan JBH selaku Direktur sekaligus pemilik PT. DIG dan Surat permohonan Inzage (bukti-melihat atau memeriksa berkas perkara) dalam berkas gugatan perdata ke Ketua Pengadilan Negeri Kls I Bandung akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan jawaban atas kedua surat permohonan tersebut,” teriaknya berorasi.

Lambatnya penanganan perkara oleh Pengadilan Negeri Bandung kata orator, berpotensi dimanfaatkan oleh pihak Trio Mul dan PT DIG untuk mempercepat proses eksekusi lahan sengketa lahan di Dago Elos kini telah masuk tahap Aanmaning (salah satu tahapan administratf menuju eksekusi lahan).

“Warga ditegur untuk segera mengosongkan lahan. Dilayangkannya surat Aanmaning oleh jurusita PN Bandung kepada warga Dago Elos, menunjukan bahwa pengadilan tidak mempedulikan kejanggalan-kejanggalan dalam sidang sengketa lahan,” bebernya.

Padahal warga telah mendesak Ketua PN Bandung untuk mengeluarkan ketetapan Non-Excetutable atas lahan yang disengketakan, karena ketidakjelasan Subjek Termohon eksekusi dan Objek eksekusi.

Dilantiknya Katarina Endang Sarwestri sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tak menjamin pengadilan akan lebih cepat memproses kasus-kasus mafia tanah. “Termasuk, proses pemidanaan Trio Mul  dalam kasus sengketa lahan di Dago Elos,” tutup orator.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Rahmat Mauliady

Previous articleLantik 17 Pejabat, Kajati Jabar Singgung soal Dedikasi
Next articleSuasana Hangat Selimuti Kunjungan Ketum HNSI Di Gorontalo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here