Respon Tudingan “Kejaksaan Superbody”, Ketut: Keliru!

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Ketut Sumedana //Foto: Puspenkum Kejaksaan RI

Jakarta, PONTAS.ID – Kejaksaan RI sebagai “Lembaga yang Superbody” adalah anggapan yang sangat keliru, terlalu berlebihan, tanpa data dukung dan dimensi yuridis yang terukur.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana, Senin (10/6/2024).

Beberapa Profesor dari perguruan tinggi serta penggiat anti korupsi kata Ketut menyayangkan statement tersebut, bahkan dianggap sebagai bentuk perlawanan koruptor (corruptor fight back), kepada Insitusi Kejaksaan.

“Ungkapan Kejaksaan sebagai lembaga Superbody telah beberapa kali diuji ke Pengadilan, baik itu Mahkamah Agung maupun Makamah Konstitusi,” tegas Ketut dalam keterangan tertulisnya, pagi tadi.

Para Hakim Yang Mulia menyadari demikian adanya sebagaimana di beberapa Negara lain, yakni sebagai fungsi kontrol antar lembaga yang telah berjalan sampai saat ini di antara para penegak hukum, hal itu pun, kata dia sesuai dengan kaidah yang berlaku yaitu diferensial fungsional yang dilandasi dengan Integrated Criminal System.

Dalam kurun waktu kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, publik seakan diberikan perhatian khusus betapa korupsi itu sangat membahayakan dan terjadi sangat masif di seluruh sektor.

“Mulai dari atas sampai ke daerah, dampak yang diperlihatkan sangat nyata, seperti terjadi perampasan hak ekonomi masyarakat di negara yang sangat melimpah sumber daya alamnya,” terang Ketut.

Pengungkapan perkara-perkara Big Fish yang memiliki nilai kerugian fantastis menjadi andalan Kejaksaan Agung untuk meraih kepercayaan publik yang mulai meningkat tajam, bahkan sampai menyentuh angka 81,2%.

“Oleh karenanya, anggapan Para Guru Besar yang menyebut rakyat ada di belakang Kejaksaan dalam memberantas korupsi bukanlah isapan jempol belaka,” kata Ketut mengingatkan.

Dia menyampaikan bahwa raihan kepercayaan publik Kejaksaan Agung saat ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan karena keberanian Kejaksaan Agung dalam melakukan berbagai terobosan yang diambil dalam menyelamatkan, mengembalikan dan memulihkan keuangan negara.

Hal ini lanjut dia, perlu diapresiasi karena masyarakat telah memberikan perhatian khusus terhadap penerapan unsur perekonomian negara dalam kasus-kasus korupsi, “Menjerat korporasi serta TPPU (money laundry) yang dilakukan oleh Kejaksaan,” beber Ketut.

Orkestrasi Keadilan
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menekaskan dirinya juga didukung oleh jajarannya dalam hal ini Para Jaksa Agung Muda, yang kerap menyampaikan dan menekankan sebagai orkestrasi bersama kepada seluruh Insan Adhyaksa agar tidak main-main dengan rasa keadilan masyarakat.

“Kalau ada pelanggaran integritas di lapangan, saya yang paling pertama memenjarakan kalian,” tegas Jaksa Agung.

Tidak sedikit Jaksa yang dipidanakan dalam rangka bersih-bersih internal sebagai salah satu cara Kejaksaan meletakkan landasan yang kuat dalam membangun Integritas personel Adhyaksa.

Tak hanya itu, Burhanuddin juga menyampaikan bahwa tanpa kebersamaan dan didukung oleh personel yang tangguh Kejaksaan tidak ada apa-apanya.

“Harapan besar Kami kepada masyarakat untuk terus mendukung tugas-tugas pemberantasan korupsi dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan melanjutkan penegakan hukum yang lebih bermartabat, hebat, serta bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Rahmat Mauliady

Previous articleHNW: Agar Para Santri Amalkan Ajaran Para Kiyai dan Lanjutkan Kiprah Mereka Untuk Kemajuan Umat Bangsa dan Negara
Next articleKetua DPD Dukung Penguatan Hukum Menekankan Antroposen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here