Produksi Beras Turun, Legislator: Ada Kesalahan Sistem management Pengelolaan Pertanian

Firman Soebagyo
Firman Soebagyo

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mengungkapkan berbagai permasalahan yang menyebabkan terus turunnya produksi beras Nasional.

Firman menuturkan, selain disebabkan oleh perubahan iklim El Nino, Kondisi lahan juga semakin kritis imbas dari alih fungsi lahan untuk industri dan non pertanian lainya karena efek kebijakan otonomi daerah. Di sisi lain,semakin merosotnya kesuburan lahan dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi ini juga menjadi penekan produksi beras nasional.

“Disamping itu banyaknya lahan pertanian yang irigasi teknisnya sudah tidak berfungsi akibat dialihfungsikan lahan pertanian untuk industri,perumahandan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? itu adalah efek daripada otonomi daerah dimana otonomi daerah itu kepala daerah salah satu target utamanya adalah meningkatkan pembangunan dengan meningkatkan penerimaan asli daerah dari sumber dana pajak daerah dan retribusi,karena pertanian itu dianggap yg tidak produktif untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah(PAD) Bagaimana pertanian bisa produktif utk menggali penerimaan daerah sedangkan petani sendiri juga masih merugi,” kata Firman ketika ditanya soal turunya pruduksi beras ditengah petani akan panen raya, Selasa (4/6/2024).

Disisi lain, dengan dialihkan atau alihfungsi lahan menjadi industri atau area lain Maka, pemda ber padangan kebijakan pungutan retribusi dan pajak daerah yang dapat menjadi andalan utama penerimaan daerah sehingga begitu mudah Pemerintah daerah bersama DPRD merubah tata ruang daerah untuk dialihfungsikan dari lahan pertanian produktif menjadi industri dan area lainya.

Sedangkan lahan pertanian yang tersisa itu kondisi lahan kita itu sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan petani karena infrastruktur dan tingkat kesuburan lahan, PH tanah dan unsur hara sangat rendah. “Oleh karena itu unsur hara dan PH tanah yang rendah ini tidak mungkin tanah itu bisa produktif, dan menghasilkan yang maksimal ujarnya.

Sementara itu, lanjut Firman bagaimana caranya agar bisa meningkatkan produksi harus dimulai untk menyuburkan tanah tersebut dengan mengurangi pupuk-pupuk un organik itu digantikan dengan pupuk organik disamping infrasruktur lainya termasuk irigasi tehnis dan dukungan mekanisasi alat2 pertanian lainnya .Oleh karena itu penerintah dan para pihak harus memperbaiki sistem manajemen pertanian kita ini. Terlebih, sekarang ini sudah ada yang bagus Pemerintah memberikan program bantuan mekanisasi alat pertanian dENGAN tujuan agar beban beban biaya petani itu tidak semakin berat.
“Tetapi program bantuan mekanisasi kan tidak sekedar diberikan begitu saja tetapi harus juga dibangun sistem, management dan kesiapan SDM-nya seperti apa?,” tanya Sekjen SOKSI ini.

Menghadapi persoalan semakin merosotnya produksi pruksi padi dan beras naaional ini,Firman menyampaikan bahwa, Komisi IV DPR terus menerus mendorong pemerintah untuk membuat regulasi dan program yang lebih betpihak dan meningkatkan kapasitas dan pendapat an petani demgan perbaikan infrastruktur pertanian dan sistem irigasi dan pola tanahnya. Selain itu diperlukan perbaikan sisten dan manajemen pengelolaan pertanian yang dapat/mampu mendorong peningkatan produksi.

Senergitas antar kementerian lembaga harus diperbaiki dan di tingkatkan jangan berjalan sendiri sendiri. Contoh Pembangunan irigasi primer ,sekender oleh kementerian PUPR tetapi tersier oleh kementerian pertanian yang tersier di ujung tapi kalau primer,sekundernya tidak dibangun lalu tersiernya airnya lalu apa yang akan menggalir. Disisi lain juga kerusakan hutan kita juga memberikan andil terhadap masalah air kita,” terang anggota Baleg DPR ini.

“Ini persoalan memang sangat kompleks, dan serius oleh karena itu kami sudah mendorong kepada Pemerintah ayo kita berbagai regulasi kita untuk membangun sistem pengelolaan pertanian berkelanjutan. Selama saya menjadi anggota DPR RI selama masuk ke lima periode ini dan 4 periode di Komisi IV DPR Kementan mengelo anggaran kala itu masih 5 triliun,dan sekarang Sudah sampai puluhan triliun tapi tidak pernah tercapai swasembada Pangan berarti kan ada kesalahan atau mismanajemen dansistem. Kita harus mau mulai membedah bagaimana sistem manajemen kita, bagaimana kesiapan sumber daya manusia petani seperti apa dan bagaimana kita menyiapkan perbaikan program Pemerintah dan evaluasi program pemerintah selama ini sudah benar atau belum ini harus diperbaiki,” tegas legislator dapil Jateng III dan wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

 

Previous articleKetua MPR Dorong Peningkatan Iklim Usaha Nasional
Next articlePerlu Penguatan Logistik Nasional, Komite II Lakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan UU Pelayaran

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here