Saksi Partai di Pileg 2019 Diusulkan Dibiayai APBN

Firman Soebagyo
Firman Soebagyo

Jakarta, PONTAS.ID – Berkaca pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 lalu, terkait minimnya saksi pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan agar dana saksi pada kontestasi pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019 dimasukan ke Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2019.

“Mohon agar kita serius untuk memikirkan saksi ini. Agar terpenuhi saksi-saksi di TPS dan demi proses pesta demokrasi yang jujur dan adil. Ini kaitannya dengan pemilu presiden dan legislatif,” ungkap Firman, Kamis (18/10/2018).

Pemilu 2019 merupakan Pemilu presiden dan legislatif pertama kali serentak penyelenggaraannya. Firman mengingatkan betapa pentingnya menjaga kredibilitas pemerintah pada penyelenggaraan pemilu 2019 karena akan menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.

Ini persoalan serius. Bagaimana kita akan memilih seorang calon presiden wakil presiden kita akan memilih anggota DPR yang semuanya adalah penyelenggara negara, kalau kita masih berhitung dengan masalah uang,” tandas politikus Golkar ini.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyebutkan dua alasan yang melatarbelakangi usulan ini.

“Pertama, supaya terjadi keadilan, kesetaraan, semua partai bisa menugaskan saksinya di TPS. Kemudian kedua kita menghindarkan pemberitaan sekarang ini para caleg diminta untuk membiayai itu,” kata Amali, Kamis (18/10/2018).

Saat ini usulan tersebut sudah disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Namun Amali mengatakan tak masalah andai usulan itu ditolak.

“Kita mendiskusikan itu kemudian kita sampaikan ke Badan Anggaran. Tapi itu tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah. Kalau pemerintah menyatakan tidak ada dana yang tersedia, ya sudah. Artinya kembali kepada partai sendiri untuk menanggung itu,” paparnya.

Bila usulan diterima maka dana itu rencananya akan dikelola Bawaslu. Berapa dana yang diusulkan Komisi II?

“Tidak ada. Kami tidak menentukan besaran, kami tidak menentukan harus berapa orang per TPS. Karena ini adalah pemikiran secara global saja untuk rasa keadilan dan kesetaraan,” sebut Amali.

Menurut politikus Golkar itu, usulan pendanaan saksi ini jadi solusi bagi terselenggaranya demokrasi yang sehat. Amali yakin usulan dana saksi bisa diterima masyarakat.

“Kan kita katanya mau membangun demokrasi yang jujur adil. Kalau seperti sekarang saya punya keyakinan tidak semua partai punya kemampuan untuk bayar saksi,” ujarnya.

“Nah, kalau itu alasannya saya yakin masyarakat akan terima. Bagaimana suara yang sudah mereka berikan, kemudian siapa yang harus jaga? Itu kan tidak seberapa dibanding ini mau digunakan untuk apa. Namanya kita sedang menjalankan proses demokrasi,” pungkas Amali.

Previous articleProgram ‘Gerakan Emas’ Prabowo Subianto Dipertanyakan
Next articleKedaulatan Energi, Dwi Sutjipto Ingatkan soal Infrastruktur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here