Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan untuk mencapai demokrasi yang ideal dibutuhkan pendidikan yang setara di tengah keragaman masyarakat.
Hal ini disampaikannya, dalam rangka kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Ruang Auditorium Randi-Yusuf Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (19/7/2022) kemarin.
“Pentingnya peran dan kualitas pendidikan masyarakat merupakan bagian dari upaya penguatan demokrasi di Indonesia,” kata Alex melalui pesan tertulisnya yang diterima PONTAS.id, Rabu (20/7/2022).
“Karakteristik demokrasi itu harus mampu membangun sistem politik dan pemerintahan yang kondusif untuk menghadirkan iklim pendidikan yang baik,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan, salah satu pilar yang ingin KPK dorong ialah partai politik (parpol), karena nilai strategis dari parpol memungkinkan untuk dilakukan pencegahan. Dalam pandangan KPK, ucap Alex, parpol adalah salah satu dari tiga komponen penting untuk menciptakan mekanisme politik yang cerdas dan berintegritas.
“Tentu tidak cukup jika KPK hanya berharap kepada parpol untuk berintegritas. Contohnya seperti penyelenggaraan pemilu, terdapat tiga komponen yang sudah KPK petakan, diantaranya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, parpol yang mencalonkan para kader, serta konstituen atau masyakat sebagai pemilih,” jelas Alex.
Dari tiga komponen tersebut, KPK mengingatkan agar bisa bersama-sama membangun dan meningkatkan kesadaran berintegritas dalam pelaksanaan pemilu. Hal itu dilakukan sesuai dengan harapan semua anak bangsa untuk mewujudkan sebuah integritas.
Kehadiran PKS pada kegiatan PCB Terpadu diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai integritas di dalam internal partai. Pun, para kader PKS yang hadir secara offline ataupun online sebisa mungkin mengambil contoh sikap integritas yang selalu ditanamkan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
“KPK menyadari proses menjalankan suatu parpol membutuhkan biaya yang cukup besar, dalam rangka itu KPK juga telah melakukan kajian dan survei tekait pembiayaan para parpol. Termasuk, pada PKS sebagai partai yang kooperatif dan terbuka mengenai pembiayaan partainya,” kata Alex.
Melalui kajian dan survei tersebut, KPK berharap jika terdapat anggaran negara yang masuk ke dalam partai agar bisa dikelola dengan cara yang profesional, integritas, terbuka, dan transparan.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana juga menyampaikan, sebagai langkah preventif selain penindakan, langkah pencegahan harus tetap dilakukan dibarengi dengan pendidikan. Oleh sebab itu, KPK mencoba melakukan pencegahan melalui pendidikan pada kegiatan PCB Terpadu untuk PKS.
KPK juga meyakini pendidikan antikorupsi tidak cukup sampai dengan pendidikan yang bersifat formal, tapi pendidikan informal seperti kegiatan PCB terpadu. “Karena, tidak ada yang bisa menjamin seseorang yang sudah mendapatkan penghargaan setinggi apapun bisa terjerat tindak pidana korupsi,” terang Wawan.
Selain itu, KPK juga mendorong peran serta masyarakat untuk ikut serta berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat. Membangun semangat bersama memberantas korupsi pada PCB Terpadu, sebagai bentuk dorongan dan komitmen integritas kesadaran budaya antikorupsi dari parpol mulai dari pusat sampai ke daerah maupun cabang.
Menutup kegiatan tersebut, KPK juga berharap para kader PKS sudah memiliki perbekalan integritas ketika menjadi penyelenggara negara.
Kegiatan PCB Terpadu ini melibatkan peserta dari Partai Keadilan Sejahtera yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi, Wasekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi dan Sistem Informasi Pusat Data Muhammad Arfian, serta jajaran pengurus DPP PKS dari tingkat pusat maupun daerah.
Penulis : Fajar Adi Saputra
Editor: Fajar Virgyawan Cahya
