Begini Nasib Provinsi Kalsel Pasca Penetapan IKN di Kaltim

Banjar Baru, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPD Mahyudin bilang, Provinsi Kalsel akan jadi daerah penyangga utama bagi kegiatan ekonomi Kalimantan dimasa depan menyusul ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi IKN.

“Secara historis memang selama ini Kalsel telah menjadi penyuplai utama  bagi kebutuhan hidup orang Kaltim, dari mulai beras, daging ayam, ikan air tawar, hingga alat rumah tangga dan mebel ke Paser, Penajam, Balikpapan, Samarinda, hingga Kutai Kertanegara dan Kutai Timur. Selain itu secara geografis Kalsel  merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Paser dan PPU”, katanya, Senin (7/2/2022).

Dalam sambutannya, Mahyudin memaparkan banyak hal tentang berbagai tantangan dan peluang yang akan muncul seiring dinamika perpindahan IKN ini, dan harus  diantisipasi secara proaktif sejak awal.

“Peluang itu diciptakan, bukan untuk ditunggu, jika tidak maka kita akan kalah bersaing, efisiensi,  kedisiplinan, inovasi, serta kreativitas kita dituntut lebih tinggi, tapi saya yakin, Orang Banjar ini terkenal efisien dan tekun, Insya Allah hal ini akan menjadi faktor penentu bahwa nantinya orang Banjar bisa mengambil peran lebih besar di IKN baru, demikian tambah Mahyudin.

Sementara itu, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi  Kalsel Roy Rizali Anwar, Gubernur Kalsel M. Sahbirin Noor  menyampaikan bahwa menjelang serta pasca ditentukannya lokasi IKN baru, Kalsel memang telah mendapatkan perhatian yang lebih intens dari Pemerintah Pusat.

Hal ini relevan dengan rencana masa depan Pemerintah untuk menjadikan Provinsi Kalteng sebagai sentra pangan (Food Estate) dan Provinsi Kaltim sebagai Ibukota Negara.  Kalsel memiliki keuntungan alamiah sebagai provinsi penghubung, dapat dikatakan bahwa Kalsel merupakan pertemuan antara dua kutub ekonomi yaitu Food Estate dan IKN baru.

Namun demikian, untuk menjadi provinsi penyangga utama bagi IKN, Kalsel membutuhkan dukungan lebih besar dari segi penataan infrastruktur dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Untuk itu, diharapkan kedatangan Wakil Ketua DPD RI ini akan mampu menyerap banyak aspirasi Pemerintah Daerah sehingga bisa disampaikan secara lebih tajam dan efektif bagi para pemangku kepentingan dan kebijakan di tingkat Pusat.

Pertemuan ini selain dihadiri oleh Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, juga diikuti oleh seluruh perangkat SKPD Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung dalam diskusi  dan  sesi tanya jawab yang sangat aktif dimana masing-masing SKPD mengemukakan banyak data dan fakta serta aspirasi yang harus ditindaklanjuti ke berbagai Kementerian, Lembaga, hingga  Presiden RI.   

Cukup menarik apa yang disampaikan Syamsir Rahman, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel yang secara rinci menyampaikan data tentang situasi produksi pangan Kalsel salah satunya tentang produksi padi.  “ Produksi GKG Kalsel adalah 1,1 juta ton, sementara kebutuhan lokal hanya berkisar sekitar 400.000 Ton,  dengan surplus produksi sebesar 700.000 ton, maka  dimasa depan, dengan penataan infrastruktur yang lebih baik antara kedua provinsi, Kalsel adalah daerah yang sangat siap untuk menjadi penopang suplai bahan pangan untuk IKN”., demikian kata Syamsir. Selain itu, terungkap bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel ternyata telah menyiapkan lahan untuk titik sentra produksi pangan yaitu di Kabupaten Barito Kuala untuk komoditas Padi, serta Kabupaten Tanah Laut untuk komoditas Jagung.

Semua aspirasi  dan usulan yang diperoleh  tersebut telah diinventarisir dan akan di follow up langsung oleh Wakil Ketua DPD RI serta rombongan Anggota DPD RI yang mendampingi beliau yaitu Fernando Sinaga (Kaltara, Wakil Ketua Komite I DPD RI), Andri Prayoga Putra Singkarru (Sulbar) serta Habib Said Abdurrahman Al-Baghaits (Kalteng).

Selesai pertemuan, Mahyudin, beserta rombongan didampingi oleh Kepala Biro Umum  Sekdaprov Kalsel M. Rusli menyempatkan diri meninjau lokasi tanah hibah Provinsi Kalsel yang rencananya akan digunakan untuk membangun Kantor Perwakilan DPD RI Kalimantan Selatan di Banjarbaru,  Mahyudin berharap bahwa pembangunan Kantor Perwakilan tersebut segera bisa terealisasi sehingga proses koordinasi serta penyerapan aspirasi antara para anggota DPD RI asal Kalsel dengan Pemprov Kalsel akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleKomite I Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan
Next articleKasus Omicron Melonjak, Pemerintah Fokus 7 Ruang Publik Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here