Wujudkan Reforma Agraria, Pemkab Sergai Tetapkan Penyediaan TORA

SERGAI, PONTAS.ID – Masalah tanah merupakan soal yang penting, untuk itu diperlukan kordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai), dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) guna mengentaskan persoalan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Sergai Darma Wijaya saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) akhir penyelenggaraan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Themepark Resort Kecamatan Pantai Cermin, Rabu (24/11/2021) kemarin.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada tim GTRA dan tim pelaksanaan harian, yang telah mengumpulkan data/informasi lokasi-lokasi bidang tanah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” ujarnya kepada PONTAS.id melalui Kadis Kominfo Sergai, Akmal saat dihubungi pada Kamis (25/11/2021)

Bupati menjelaskan beberapa lokasi yang akan dijadikan TORA, yakni; bendungan yang rusak sehingga mengakibatkan air laut masuk ke areal pertanian di Desa Nagur kecamatan Tanjung Beringin, pembuatan dermaga di Desa Bagan Kuala, Tanah HGU yang berakhir masa berlakunya di PT Deli Mina Tirta Karya Desa Bagan Kuala serta Bendungan di Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu.

“Dengan semangat kerja keras dan kerja cerdas serta didukung dengan kemampuan dan pengalaman seluruh pemangku amanah jajaran Pemkab Sergai, Insya Allah kita dapat menyukseskan kegiatan di tahun anggaran 2021 ini,” tandasnya.

Sementara, Kepala BPN Sergai Joko Sutari mengutarakan, bahwa kerjasama dengan Pemkab Sergai ini sangat luar biasa. Terutama peran Bupati selaku Ketua GTRA dalam memberikan arahan dan bimbingan.

“Sangat luar biasa sinergi Pemkab Sergai dengan BPN. Tahun 2021 ini beberapa kegiatan sudah dilaksanakan. Salah satu yang dipercepat yakni keberadaan BPN di Pulau Berhala. Kita telah menerbitkan sertifikatnya untuk Pemkab,” ucapnya.

“Sertipikat Pulau Berhala sangat berperan penting untuk mengoptimalkan pengelolaan Pulau Berhala sebagai destinasi wisata unggulan Sergai,” tandasnya

Tambahan informasi, Bupati Darma Wijaya membuka rakor dengan pemukulan Gong, dan diakhiri dengan penandatanganan MoU program akses reforma agraria kategori III bersama dengan PTPN III dan PT Indah Pontjan, yang bereperan memberikan dana CSR kepada 250 Kepala Keluarga (KK) di 5 desa yakni Desa Mangga Dua dengan jenis usaha pertanian dan peternakan (padi dan ternak bebek), Pematang Pelintahan dengan jenis usaha pertanian, Sei Bamban dengan jenis usaha padi sawah dan ikan gurami, Pematang Terang dengan jenis usaha padi sawah, dan terakhir yakni di Desa Kuta Baru dengan jenis usaha perikanan ikan lele.

Turut hadir perwakilan Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Sumut Marulam Siahaan, Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Pematang Siantar Wahyudi, Asisten Admum, Kaharuddin, Kepala OPD terkait serta Tim GTRA.

Penulis: Andy Ebiet
Editor: Rahmat Mauliady

Previous articleAhmad Basarah Harap Guru Jadi Benteng Ideologi Pancasila
Next articleBerantas Korupsi Di Perguruan Tinggi, KPK Gandeng LLDIKTI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here