Kebijakan Tes PCR  Bagi Penumpang Pesawat Tidak Diperlukan

Guspardi Gaus
Guspardi Gaus

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan keputusan pemerintah yang  mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau penumpang pesawat udara untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif COVID-19 melalui tes PCR yang mulai berlaku hari Minggu 24 Oktober 2021.

Menurutnya, jangan timbul kesan di masyarakat seolah pemerintah berbisnis dengan rakyatnya. Jika pemerintah menganggap penumpang pesawat udara mempunyai resiko tinggi, kenapa dibenarkan tempat duduk diatas pesawat tidak jaga jarak.

“Nah, kebijakan ini terkesan bahwa pemerintah lebih pro kepada pengusaha penerbangan dan mereka yang mempunyai bisnis tes usap PCR ketimbang rakyat. Kebijakan ini jelas tidak adil dan juga sangat memberatkan rakyat. Patut diduga ada aroma bisnis yang menguntuntungkan pihak-pihak tertentu,” ujar Guspardi Senin  (25/10/2021)

Mestinya ada afirmasi terhadap harga yang terjangakau oleh semua lapisan masyarakat. Intinya jangan sampai membebani dan memberatkan rakyat. Harga yang dipatok PT.Kimia Farma sebagai BUMN saja masih Rp. 450 ribu dan  klinik swasta mematok harga lebih tinggi apalagi kalau hasil PCR “sameday” bisa sampai 2x lipat di beberapa daerah.  “Aneh saja, jika  biaya tes PCR lebih mahal dari harga tiket pesawat,” papar Politisi PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan pemerintah sudah harus mengakhiri kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat domestik.

“Kalaupun diperlukan cukup dengan tes antigen dengan catatan harus sudah mendapatkan vaksin dosis pertama atau kedua,” tuturnya.

Oleh karena itu, Pemerintah tidak perlu melanjutkan kebijakan test  Polymerase Chain Reaction (PCR) kepada calon penumpang pesawat di dalam negeri tetapi tetap mematuhi protokoler kesehatan. Kebijakan pemerintah juga harus konsisten dengan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang sedang diberlakukan dewasa ini dengan mempertimbangkan indutri penerbangan.

Dimana terjadi penurunan signifikan terhadap penumpang pesawat udara karena harga tes PCR yang masih mahal dan memberatkan penumpang, sambung anggota Baleg DPR RI itu.

Perubahan kebijakan ini tentu berakibat terhadap penurunan kinerja industri penerbangan dan berimbas kepada sektor pariwisata yang lebih penting itu,

“Bagaimana menggenjot ekonomi dapat tumbuh dan industri penerbangan bangkit serta  pariwisata bergairah kembali, tetapi rakyat tidak dibebankan untuk kepentingan tertentu”, tutup anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleSitus BSSN Diretas, DPR: Ini Pukulan Telak, Usul RUU KKS Dibahas
Next articleBertemu Civitas Akademika, MPR Dukung IAIN Palopo Menjadi UIN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here