MPR: Kebijakan Harus Lebih Tegas untuk Hadapi Varian Baru

Syarief Hasan
Syarief Hasan

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Pemerintah untuk berhati-hati terhadap masuknya varian baru Mu. Pasalnya, meski terjadi penurunan kasus Covid-19 di Indonesia, namun kehati-hatian tersebut penting sehingga varian baru Mu tidak menyebar seperti varian Delta yang menyebar cepat beberapa waktu yang lalu.

Menurut Syarief Hasan, Pemerintah perlu mengambil langkah untuk mengantisipasi masuknya varian Mu. “Kita sudah memiliki pengalaman menghadapi Covid-19 dan varian Delta. Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat sehingga varian baru Mu tidak masuk dan menyebar di Indonesia.”, ungkap Syarief Hasan, Rabu (8/9/2021).

Apalagi, WHO menyebutkan baru varian baru Mu lebih resisten terhadap vaksin. “WHO sudah memberikan peringatan bahwa varian baru Mu memiliki tingkat resistensi yang besar terhadap vaksin Covid-19. Sehingga, kita tidak boleh kecolongan terhadap varian baru Mu di tengah penurunan meningkatnya angka vaksinasi dan menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia,” ujar Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menyebut, Pemerintah harus memperketat pintu masuk WNA. “Selama ini, Covid-19, varian Alfa, varian Delta, dan varian lainnya berkembang di luar, lalu terbawa masuk ke Indonesia. Karena itu, Pemerintah seharusnya saat ini tetap melarang WNA khususnya TKA masuk untuk mengantisipasi masuknya varian baru Mu,” terang Syarief Hasan.

Syarief Hasan menilai, sikap Pemerintah yang belum terlalu tegas terhadap masuknya WNA menunjukkan kurangnya sensivitas Pemerintah terhadap kondisi masyarakat.

“Pemerintah melarang berbagai aktivitas masyarakat dengan alasan Covid-19. Namun, puluhan WNA asal Cina yang menyewa pesawat masih bisa masuk ke Indonesia di tengah pelarangan. Kejadian ini tidak boleh terjadi lagi karena menunjukkaKn kurangnya sensivitas Pemerintah terhadap masyarakat,” katanya menerangkan.

Syarief Hasan juga menyebutkan, masuknya WNA ke suatu negara memang hal yang lumrah pada kondisi normal, namun tidak relevan di kondisi darurat.

“Perlu ditegaskan, kita sedang berada di kondisi darurat dimana kasus harian dan kematian masih terus bertambah, juga merebaknya varian baru Mu sehingga perlu upaya ekstra untuk menanggulanginya. Salah satunya saat ini tetap pelarangan WNA khususnya TKA masuk ke Indonesia,” tegasnya.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan total kasus positif Covid-19 pada Selasa, (7/9/2021) mencapai 4,14 juta kasus.
Selain itu, kasus positif juga belum menunjukkan pelandaian kasus yang sangat signifikan. Sementara itu, kasus kematian akibat Covid-19 juga telah mencapai 137.156 orang atau tingkat kematian mencapai 3,3%.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan penanganan Covid-19.

“Pemerintah harus mengevaluasi implementasi PPKM Darurat di lapangan. Pemerintah juga harus tetap menunjukkan ketegasan terhadap masuknya WNA sehingga potensi penyebaran varian baru Mu dapat dicegah . Ini juga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap langkah penanggulangan Pandemi Covid-19,” tandansya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleGairahkan Ekonomi Aceh, KKP Gelar ‘Pasar Laut Indonesia’
Next articlePenanganan Kanker pada Anak Menuntut Komitmen Kuat Para Pemangku Kepentingan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here