Evakuasi WNI dari Afghanistan, MPR Apresiasi Kemenlu

Indonesia Evakuasi WNI dari Afghanistan
Indonesia Evakuasi WNI dari Afghanistan

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi  keberhasilan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang sukses mengevakuasi  Warga Negara Indonesia (WNI) terdata di Afghanistan.

Termasuk WNI dengan pasangannya yang warga Afghanistan, tanpa ada kendala sebagaimana tragedi yang terjadi saat pesawat Amerika Serikat akan mengevakuasi warganya dari Afghanistan.

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid berharap,  WNI dan mereka yang berhasil dievakuasi dari Afghanistan, dan  dijadwalkan tiba di bandara Soekarno Hatta Sabtu (21/8/2021) dinihari waktu Jakarta, mendapatkan hak-hak mereka sebagai Warga Negara.

Sementara Pejabat KBRI yang masih bertugas di Kabul agar terus dipastikan terjaminnya keselamatan dan kelancaran kerjanya sebagaimana janji Taliban.

Selain itu, lanjutnya, semestinya evakuasi ini juga bukan berarti Indonesia melarikan diri dari tanggung jawab dalam keterlibatan untuk menghadirkan perdamaian dunia,  tetapi juga sebagai perwujudan dari amanat konstitusi.  Yaitu melindungi seluruh Bangsa Indonesia apalagi yang berada di daerah konflik, sebagaimana diatur juga dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

“Keberhasilan Pemerintah  mengevakuasi WNI, sebagaimana disuarakan  Pimpinan MPR dan Anggota DPR Komisi I yang membidangi urusan luar negeri, berlangsung lebih cepat dan tanpa hambatan dibanding  proses evakuasi terhadap WNI di Wuhan saat awal masa pandemi covid-19. Ini tentu,  berkat hubungan baik Indonesia dengan para pihak di Afghanistan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (21/8/2021).

Oleh karena itu, lanjut HNW, dengan mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dengan Afghanistan dan Taliban, sewajarnya Menlu  terus bersikap konstruktitf.

Mendorong masyarakat dunia membantu menyelesaikan masalah di Afghanistan. Pada saat yang sama Pemerintah  melakukan  pendekatan yang oleh Menlu disebut sebagai ; Afghan-Led dan Afghan-Owned.  Yaitu dengan mengedepankan maslahat dan kepentingan Afghanistan dalam mewujudkan perdamaian dan solusi dengan melibatkan seluruh pihak  di internal Afghanistan.

“Sikap MenLu yang bijak ini penting disuarakan lebih serius dan lebih aktif melalui forum-forum internasional. Seperti di PBB maupun OKI. Dan karena de facto sekarang Taliban yang “menguasai” Afghanistan tetapi masih ada perlawanan dari Panshir dipimpin oleh Ahmad Mashood dan wapres Amrullah Sholih, maka penting juga bagi Kemenlu  RI  melakukan peran lobinya agar bisa menghindari  perang terbuka sesama warga Afghanistan.  Pasalnya, jika perangvterbuka terjadi, akan menyeret Afghanistan kepada kondisi politik, ekonomi maupun sosial yang makin buruk.  Dan makin menyengsarakan Negara dan Bangsa Afghanistan,” jelasnya.

Kepada Taliban, kata HNW,  penting diingatkan agar belajar dari pengalaman buruk dan citra negatif saat  20 tahun-an yang lalu mereka pernah memerintah di Afghanistan dan tidak mengulanginya lagi. Dan dengan sungguh-sungguh mewujudkan janji-janji yang sudah mereka publikasikan sendiri bahwa mereka bukan Taliban yang dulu.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap  Pemerintah Taliban harus  membuktikan secara terbuka kepada dunia bahwa sekarang Taliban siap melakukan kebijakan ke arah yang lebih baik.  Sebagaimana yang mereka lakukan saat  memasuki dan menguasai Kabul dengan damai tanpa letusan  senjata. Selain itu, mereka juga harus merealisasikan janji-janji terbuka mereka terkait penghormatan terhadap hak-hak Perempuan, pengampunan umum, jaminan keamanan warga asing, tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat terorisme menyerang warga dan negara Asing. Termasuk tidak menjadikan Afghanistan sebagai daerah transaksi narkoba internasional.

“Semua itu agar dilaksanakan dengan serius, demi kebaikan Bangsa dan Negara Afghanistan. Serta  dampaknya pada hubungan dengan dunia dan masyarakat internasional.  Juga citra Islam sebagai Agama yang Rahmatan lil alamin tapi sering disalahpahami karena  dikaitkan dengan teror dan terorisme, intoleransi, juga tak ramah perempuan,” pungkas HNW.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleTL Soal Banjir, Bupati Asahan Cek Pembuangan Air di Binjai Serbangan
Next articleMPR Dukung Pelaksanaan PON XX dan Perparnas XIV di Papua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here