Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menyemprot Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan jajaran Kementerian BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Kejengkelan Evita lantaran PT Garuda Indonesia karena selama ini tidak pernah memiliki terobosan bisnis yang jelas dan baik.
“Kami juga bingung dengan narasi empat opsi penyelamatan Garuda yang akhir-akhir ini menjadi trending di media. Saya harap Kementerian BUMN dapat lebih transparan mengenai informasi BUMN kepada Komisi VI,” kata Evita yang dikutip PONTAS.id melalui laman resmi DPR RI, Sabtu (5/6/2021).
Evita pun menegaskan bahwa kreativitas bisnis Garuda saat ini jauh di bawah Lion Group, sebab Lion saat ini dianggap telah menguasai pangsa pasar yang dulu dikuasai oleh Garuda.
“Bicara penyelamatan tapi kita tak pernah bertanya ke Garuda mereka punya terobosan apa. Tidak ada kalau saya bilang boleh dikatakan, lima tahun dari sekarang ke belakang sama-sama saja tidak pernah membuat sesuatu,” terangnya.
Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, sebenarnya masalah yang terjadi di tubuh Garuda saat ini merupakan masalah klasik yang tak pernah bisa diselesaikan sejak dulu.
Ia mengatakan saat ini Garuda membutuhkan keputusan extraordinary dari direksi dan juga Kementerian BUMN di luar empat opsi guna menyelamatkan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia.
“Ini terkait dengan problem puluhan tahun lamanya hingga sekarang yang ketibannya di menteri yang sekarang,” kata legislator dapil Jawa Tengah III itu.
Tersandung Korupsi
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro mengaku prihatin dengan utang perseroan perusahaan pelat merah tersebut tercatat telah mencapai Rp.70 triliun. Bahkan diperkirakan terus bertambah Rp.1 triliun setiap bulannya terdampak Covid-19.
“Saya ikut prihatin dengan kondisi keuangan Garuda Indonesia yang berdampak pada masalah ketenagaan kerjaan, pemberhentian secara massal karyawan Garuda,” kata Fauzi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/6/2021).
“Masalah manajemen dan keuangan maskapai Garuda Indonesia menurut informasi yang saya peroleh, sebenarnya sudah berlangsung lama bahkan sudah berlangsung sekitar 20 tahun, namun tak kunjung dibenahi oleh direksi, komisaris Garuda dan Kementerian BUMN,” bebernya.
Masalah keuangan Garuda Indonesia, dinilai Fauzi, tak hanya karena terpaan pandemi tetapi juga adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Bahkan, dirinya sempat mendengar ada pihak yang mau membangkrutkan Garuda Indonesia. “Ada juga mewacanakan Citilink, anak perusahaan dibeli oleh PENAS atau PT Survai Udara Penas (Persero) akan ditunjuk menjadi induk subholding BUMN pariwisata termasuk Garuda Indonesia. Ada juga isu Garuda Indonesia dibubarkan saja. Semoga isu ini tidak benar adanya,” ungkap politisi Partai NasDem itu.
Lebih lanjut Fauzi menilai, permasalahan keuangan tidak terlepas dari sistem manajemen tata kelola yang tak kunjung dibenahi. Kesannya, masalah kian diperparah dengan menunjuk orang yang tidak tepat di bidangnya.
Erick Asal Tunjuk
Fauzi menyarankan Menteri BUMN agar dalam penunjukkan direksi ataupun komisaris lebih mempertimbangkan kapasitas. “Menteri BUMN saat ini terkesan asal nunjuk orang untuk duduk di BUMN kita, lebih banyak pertimbangan politisnya ketimbang mempertimbangkan kapasitas atau kualitas SDM-nya,” imbuhnya.
Saran lainnya, Fauzi menilai perlu dilakukannya audit forensik laporan keuangan Garuda Indonesia dengan melibatkan sejumlah lembaga yang berwenang, mulai dari BPK, KPK, Kejaksaan Agung, hingga Kepolisian RI. Bahkan termasuk dugaan korupsi terjadi di tubuh Garuda Indonesia.
“Menteri BUMN harus segera memperbaiki manajemen Garuda Indonesia, dengan menunjuk orang yang memiliki kapasitas yang tepat dan amanah, yang bisa memperbaiki dan membangkitkan kembali Garuda Indonesia,” tegas Fauzi.
Terkait masalah keuangan, pihaknya mengaku belum ada pembicaraan internal di Komisi XI DPR RI secara khusus mengenai Garuda Indonesia. Sebagai Komisi yang membidangi keuangan, Fauzi menilai pihaknya perlu mendapat penjelasan dari pihak Kementerian BUMN, Direksi dan Komisaris Garuda termasuk Menteri Keuangan, sebelum menyetujui perlunya penyuntikkan dana ke Garuda.
“Saya menyusulkan agar direksi dan komisaris Garuda sekarang segera diganti, karena dengan kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini, membuktikan bahwa mereka telah gagal dalam me-manage Garuda Indonesia. Kedua perlu dilakukan audit forensik keuangan Garuda Indonesia termasuk dugaan korupsi,” ungkapnya.
Suntik Dana Segar
Rekomendasi berikutnya, pemerintah dan pemegang saham harus berjuang menyelamatkan Garuda Indonesia dengan kembali menyuntik dana segar ke Garuda Indonesia. Menurutnya, Komisi XI DPR RI sepenuhnya akan mendukung upaya penyelamatan Garuda Indonesia, tanpa harus mendirikan perusahaan maskapai nasional baru.
Tidak hanya itu, Fauzi mengusulkan agar antar BUMN gotong-royong membantu pendanaan Garuda Indonesia. Sebab terbentuknya Garuda Indonesia ini, bermodalkan dari ide Bung Karno kepada saudagar di Aceh.
Kini market penerbangan sudah terbentuk tak hanya melayani penerbangan dari Aceh sampai Papua, tapi juga melayani penerbangan Internasional. Karenanya, saat sedang menghadapi masalah keuangan, sebaiknya antar BUMN bekerjasama untuk menyelamatkan maskapai Garuda.
“Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan pertama dan terbesar di Indonesia, mempunyai sejarah yang panjang yang mengikuti perjalanan bangsa ini, menurut saya harus dipertahankan. Dulu lahir dari sumbangan, maka saat ini kala terlilit hutang demi bangsa kenapa tidak BUMN yang lain gotong royong menyelamatkan Garuda Indonesia,” pungkas legislator dapil Sumatera Selatan I itu.
Oleh karenanya, manajemen Garuda Indonesia harus segera diperbaiki. Fauzi mendesak hal tersebut seharusnya menjadi tugas Menteri BUMN untuk membenahinya. Dirinya mewanti-wanti agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya.
“Jangan asal menunjuk orang duduk di direksi dan komisaris BUMN, tapi benar-benar mendepankan pertimbangan kapasitas SDM yang bersangkutan agar bisa bekerja maksimal dalam menyelamatkan Garuda Indonesia dan BUMN lainnya,” pungkasnya.
Opsi Penyelamatan
Sebagai informasi, Garuda telah menawarkan pensiun dini kepada karyawannya untuk bisa bertahan sebagai maskapai.
Saat ini, tersebar dokumen tentang empat opsi penanganan Garuda Indonesia yang tengah dikaji oleh Kementerian BUMN yang tersebar di kalangan media.
Empat opsi tersebut terdiri dari:
- Pemerintah terus mendukung dan memberikan pinjaman atau suntikan ekuitas kepada Garuda;
- Menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi garuda Indonesia, ini kan juga tidak mungkin;
- Merestrukturisasi garuda Indonesia dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru; dan
- Garuda Indonesia dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan.
Penulis: Fajar Virgyawan Cahya
Editor: Pahala Simanjuntak
