APC Gugat Pertamina 39,5 Triliun, DPR Desak Pemerintah Turun Tangan

Jakarta, PONTAS.ID – Terkait adanya gugatan Rp 39,5 dari Anadarko Petroleum Corporation (APC) kepada Pertamina, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah turun tangan.

Mulyanto meminta, Pemerintah mencari tahu akar masalah sebenarnya sehingga muncul gugatan dari perusahaan Amerika itu ke Pertamina.

Menurut Mulyanto, kasus ini sangat besar dan serius sehingga perlu peran negara untuk membantu menyelesaikannya.

Pemerintah kata dia wajib membantu Pertamina untuk berembug mencarikan solusi terkait soal gugatan dari perusahaan AS, Anadarko Petroleum Corporation terkait perjanjian impor 1 juta ton (MTPA) gas per tahun dalam jangka waktu 20 tahun dari Mozambik.

Dalam gugatan itu, Pertamina harus membayar kerugian sebesar Rp.39,5 triliun kepada Anadarko akibat pembatalan jual-beli LNG tersebut pada Februari 2019.

“Pertamina juga harus terbuka dan menjelaskan kepada publik soal gugatan tersebut. Jangan ditutup-tutupi karena tuntutannya tidak main-main!” tegas Mulyanto, dalam keterangannya dikutip Rabu (20/1/2021).

Terlepas dari siapa yang salah, kata Mulyanto, Pemerintah harus mengupayakan pembatalan gugatan material senilai hampir Rp.40 triliun itu. Mulyanto pun mengingatkan Pemerintah bahwa saat ini negara mengalami kekurangan uang sehingga gugatan itu harus diselesaikan dengan baik.

“Jangan sampai kita harus mengeluarkan kocek sebesar itu untuk sesuatu yang tidak perlu,” tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto menambahkan, gugatan ini adalah pelajaran penting agar ke depan Pemerintah lebih akurat menyusun perencanaan pertumbuhan kebutuhan energi. Jangan ada lagi salah hitung atau miss match.

“Seperti kasus listrik PLN yang over supply mendekati 60%, namun nyatanya kita masih saja bangun pembangkit dengan utang PLN yang mencapai Rp 500 triliun,” jelas Mulyanto.

Perhitungan yang cermat juga perlu dilakukan dalam hal pengadaan LNG. Jangan sampai di saat produksi LNG surplus, sehingga memungkinkan ekspor, Pertamina malah mengimpor gas ini dalam jumlah besar.

Masih menurut dia, transaksi berjalan perdagangan migas RI terus tekor setiap tahun. Sehingga, semestinya yang dilakukan bukanlah impor gas tetapi ekspor.

Hal ini merujuk strategi dasar RI menggenjot lifting migas sehingga dapat lebih baik memenuhi kebutuhan migas domestik dan terus mengurangi impor migas, yang dengan itu defisit transaksi berjalan migas dapat direduksi.

“Syukur-syukur kalau bisa surplus. Bukan malah memperbesar defisit transaksi berjalan melalui impor LNG,” tandas politisi yang akrab dipanggil Pak Mul ini.

Penulis: Riana

Editor: Luki Herdian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here