PPP Minta Raperda Covid-19 DKI Dikonsultasikan ke Masyarakat

Jakarta, PONTAS.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta isi raperda penanganan Covid-19 wajib dikonsultasikan ke masyarat.

Hal ini dikatakan menyusul DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta menggodok Raperda Penanganan Virus Corona (COVID-19).

“Pada prinsipnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan pembentukan peraturan daerah (perda) yang berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah, peraturan pelaksana peraturan yang lebih tinggi, dan sebagai medium untuk menampung aspirasi masyarakat dan keragaman dan kekhususan di daerah,” kata Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).

“Terkait dengan substansi Raperda DKI Jakarta terkait penanganan COVID-19 di Jakarta, pada prinsipnya seluruh muatan dalam raperda tersebut harus dikonsultasikan ke publik,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI F-PPP ini menjelaskan muatan peraturan daerah atau perda diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 238 ayat 1-3, di mana pemerintah daerah diberi panduan dalam memberikan sanksi dan denda.

Bunyi Pasal 238 ayat 1-3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Arwani, selama pembahasan hingga pengesahan Raperda COVID-19 DKI dikonsultasikan ke publik, tak ada permasalahan. Arwani pun juga menekankan penegakan aturan di tengah masyarakat.

“Raperda DKI Jakarta terkait penanganan COVID-19, sepanjang dilakukan konsultasi publik dan sosialisasi ke masyarakat serta tidak keluar dari aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak ada soal. Yang utama dari aturan tersebut adalah konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan di lapangan,” imbuhnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta menyusun Raperda Penanganan COVID-19. Di dalam raperda itu diatur antara lain denda bagi penolak tes Corona, pengambil jenazah Corona, dan denda tak memakai masker di dalam mobil.

Raperda Penanggulangan COVID-19 itu sudah masuk tahap rapat pimpinan gabungan (rapimgab). Selanjutnya, draf Raperda COVID itu akan diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Setelah diperiksa, tahap selanjutnya masuk ke rapat paripurna (rapur).

Penulis: Luki Herdian

Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here