Pemkab Malang Gencarkan Pemberantasan Rokok Ilegal

Kepala Bea Cukai Malang, Latif Helmi (kiri) Setda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat (tengah) Kadin Kominfo Kab Malang (kanan)

ADVERTORIAL

Malang, PONTAS.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai untuk berantas habis masalah rokok ilegal di wilayah Kab Malang, bertempat di Hotel Olino Garden Malang, Senin (14/9/2020).

Dalam kegiatan ini, Diskominfo Pemkab Malang mengundang sebanyak 40 jurnalis yang bertugas di wilayah Kab Malang dari lintas media.

Peran serta media dalam rangka peredaran rokok ilegal sangatlah dibutuhkan, sehingga peredarannya dapat ditekan. Selain itu memberi informasi bahwa pendapatan cukai selama ini dilakukan untuk pembangunan dan sebagian besar untuk pelayanan kesehatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) kab Malang, Dr.Ir.Wahyu Hidayat,MM mengatakan “Bahwa masih banyak rokok ilegal yang beredar di wilayah kab Malang, kategorinya masih tinggi,” katanya.

Pemkab kata dia berkomitmen untuk menggempur rokok ilegal dan meminta partisipasi aktif media untuk sosialisasi. “Dikemas dengan bahasa media yang lebih dipahami,” terang mantan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab Malang itu.

Ia juga berharap masyarakat akan paham dan sadar dengan sanksi rokok ilegal.
Dalam sambutannya, Wahyu Hidayat saat menyampaikan amanat tertulis Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para jurnalis ini dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang cukai rokok ilegal” ujarnya.

Wahyu melanjutkan, dengan adanya keterlibatan jurnalis, yang melalui tulisan berita yang dimuat di medianya masing-masing tentang rokok tanpa cukai atau rokok ilegal diharapkan mampu menyadarkan masyarakat akan kerugian yang ditimbulkan, dan sanksi apa yang akan didapat jika memproduksi, menggunakan, memperjual belikan, dan mengedarkan rokok tanpa cukai alias rokok ilegal.

“Kegiatan yang bertajuk ‘Gempur Rokok Ilegal’ bersama para jurnalis diharapkan dapat berimbas pada pendapatan negara yang lebih besar. Sehingga bisa digunakan untuk pembangunan yang lain” lanjutnya.

Suasana saat Sosialisasi Cukai bersama jurnalis lintas media

Penegakan Hukum
Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang, Latif Helmi menegaskan sangat mengapresiasi dengan sosialisasi ini. “Kolaborasi bersama untuk memajukan Malang. Bea Cukai Malang memiliki target penerimaan cukai sebesar Rp 19,72 triliun. Hingga bulan Agustus ini, penerimaan cukai sudah mencapai Rp 11,26 triliun atau setara dengan 56,01%” ujarnya.

Sebab menurut dia, program Gempur Rokok Ilegal Kab Malang merupakan satu kegiatan kemestaan, yang harus melibatkan elemen masyarakat. “Bea cukai tidak bisa sendiri, Harus ada kolaborasi dengan pemerintah, media dan masyarakat. Penegakan hukum harus ada hingga pengadilan,” jelasnya.

Latif Helmi, juga menambahkan pihaknya sangat mengapresiasi upaya Pemkab Malang melalui Diskominfo yang menggandeng jurnalis. “Saya mengapresiasi upaya Diskominfo Pemkab Malang yang memiliki sinergitas dengan jurnalis dalam mensosialisasikan UU tentang cukai,” ujarnya.

Dengan begitu, keuangan negara dapat diamankan, dan bisa melindungi industri-industri kecil yang taat tentang penggunaan cukai, kalau industri besar kan sudah jelas pangsa pasarnya, tambah Latif.

Di sela-sela acara, Latif mengatakan, penjual tembakau iris (TIS) dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengemas dan menempelkan mereknya serta dijual. “Tembakau iris ini kalau dia sudah dikemas penjualan eceran, ada mereknya dan sebagainya, itu seharusnya melapor. Jika tidak maka akan kami sanksi,” terang Latif.

Menurut Latif, penjual tembakau iris yang sudah melekatkan merek dalam pemasangannya, namun tidak melapor ke Bea Cukai, produk itu bisa dikategorikan ilegal. “Kalau dia eceran, ada mereknya, itu sudah termasuk ilegal dan merugikan negara, karena harus ada cukainya walaupun cukainya termasuk golongan tembakau TIS kecil,” jelasnya.

Untuk itu, para penjual tembakau iris yang tidak mematuhi aturan dapat dikenakan sanksi, semuanya sudah tertera dalam UU 39 tahun 2007 pasal 52 hingga 56, ungkap Kepala Bea Cukai Malang.

Terkait sanksi tergantung pelanggarannya, kalau terbukti ancaman pidana penjara delapan tahun dan denda, karena harus ada barang bukti dan saksi dalam penjualan tembakau iris yang lebih dari Rp. 250/gram dikenakan tarif cukai sebesar Rp.30.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kab Malang, Aniswaty Aziz, SE, M.Si mengatakan tujuh kecamatan di wilayah Kab Malang masih tertinggi dalam peredaran rokok ilegal, diantaranya kecamatan Gondangleg, Bululawang, Jabung, Tumpang, Bantur, Turen dan Tajinan.

Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai sendiri kata dia mendatangkan dua narasumber yakni Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, Surjaningsih serta Ana Sofia dari Bagian Perkonomian Setda Kab Malang.

Sedangkan Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Bea Cukai Malang, Surjaningsih, menyebut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dinilai kurang tegas untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Dalam UU 11 itu tidak ada pasal yang mengikat tentang sanksi yang tegas.

“Kita melakukan perubahan yang sebelumnya memakai UU 11 Tahun 1995, kini UU 39 tahun 2007, dimana ada beberapa pasal yang dilakukan perubahan,” terang wanita yang kerap disapa Yani itu, dalam sambutannya.

Di UU 39 tahun 2007 ini sudah ada pasal yang mengatur tentang sanksi dan tatacara pembagian hasil dari cukai, untuk itu, Bea Cukai sebagai salah satu lembaga yang menopang pendapatan negara, melakukan perubahan Undang-undang 11 Tahun 1995 menjadi Undang-undang 39 tahun 2007, katanya.

“Untuk UU 39 tahun 2007 ini ada pasal yang mengatur tentang sanksi, baik itu sanksi administrasi ataupun sanksi pidana bagi pelanggar cukai,” terangnya.

Selain itu dalam UU 39 tahun 2007 tersebut juga diatur tentang tatacara pembagian besaran hasil Cukai. “Dalam pembagian hasil cukai itu saat ini sebesar 2 persen yang diberikan ke Pemprov, dan Pemprov lah yang mendistribusikan ke Pemda”ujarnya.

Penulis: Bagus Yudistira
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here