Pemkab Asahan Klarifikasi Tudingan Penipuan yang Dilakukan Bupati

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Rahmat Hidayat Siregar

Asahan, PONTAS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mengklarifikasi pemberitaan di beberapa media yang berisi tudingan terhadap Bupati Asahan, Surya, yang dianggap telah “menipu” beberapa pengurus pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Asahan dari Malaysia.

Klarifikasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Rahmat Hidayat Siregar, Rabu (29/7/2020).

Diterangkan Rahmat, sesuai dengan Surat Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan No. PRINT.2708/II-DTK/V/2020 tanggal 5 Juni Tahun 2020 memang benar telah menugaskan Indra Bakti, Syarifah Ramona Sagala, dan Muhammad Supriadi yang berdomisili sementara di Negara Malaysia untuk mengkoordinir, menghimpun dan mengumpulkan berkas identitas diri PMI warga Asahan yang akan mengikuti program pemulangan dari Malaysia.

Data mentah yang diperoleh dari ketiga orang tersebut katanya, kemudian diserahkan kepada Disnaker Kabupaten Asahan. Dan, dari hasil validasi diperoleh data jumlah PMI yang akan dipulangkan lalu Disnaker Kabupaten Asahan selanjutnya menyerahkan data tersebut kepada Diaspora Network Chapter Indonesia yang berada di Malaysia untuk diproses pemulangannya.

Selanjutnya, hasil koordinasi pihak Diaspora Network Chapter Indonesia yang berada di Malaysia yang bekerjasama dengan Disnaker Kabupaten Asahan dan dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah diperoleh jumlah PMI yang akan dipulangkan sebanyak 210 orang yang benar-benar merupakan PMI terkena dampak lockdown di negeri jiran tersebut.

“Kami tegaskan, Bupati tidak pernah bertemu secara resmi dengan Indra Bakti dkk selama proses pemulangan PMI ke Asahan. Dan, beliau hanya bertemu saat memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada mereka setelah proses pemulangan PMI selesai dilaksanakan termasuk apresiasi kepada para Camat yang telah turut membantu Diaspora Network Chapter Indonesia mendata PMI sehingga diperoleh jumlah 210 orang PMI yang akan dipulangkan,” kata Rahmat.

Rahmat juga mengatakan, Bupati Asahan tidak pernah menjanjikan ganti rugi terkait dana pribadi yang terpakai untuk proses pemulangan PMI tersebut tanpa disertai bukti pembayaran yang sah dikarenakan segala pembiayaan yang timbul dalam proses pemulangan PMI tersebut ditampung dalam anggaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Asahan dan setiap pengeluaran yang ada benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam memulangkan PMI yang berada di Malaysia, sambung Rahmat, Pemkab Asahan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provsu agar dapat membantu dengan anggaran yang ada di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provsu.

“Informasi terkini dari Sekretaris Jenderal Diaspora Network Chapter Malaysia, Lukmanul Hakim, yang mengatakan bahwa mulai Agustus 2020, Malaysia akan memberlakukan fase terbaru yang disebut Recovery Movement Control Order (RMCO). Sehingga sebagian besar aktivitas bisnis dan ekonomi dapat beroperasi kembali dengan menerapkan langkah-langkah protokol kesehatan,” sebutnya.

Dengan begitu, PMI yang bekerja secara legal di Negeri Jiran tersebut juga akan kembali bekerja seperti semula dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Saya berharap, PMI yang hendak bekerja di luar negeri agar benar-benar melalui proses sesuai ketentuan yang ada, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” tandasnya.

Penulis: Bayu Kurnia Jaya

Editor: Riana

Previous articlePemko Medan Terima Bantuan 5000 Masker dan 75 Liter Hand Sanitizer
Next articlePSBB, Pasar Perniagaan jadi Kawasan Wajib Protokol Covid-19

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here