Djoko Tjandra Masuk ke Indonesia Tanpa Terdeteksi, Komisi III Salahkan Imigrasi

Wihadi Wiyanto
Wihadi Wiyanto

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto menyesali insiden lolosnya terpidana sekaligus buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra yang diduga telah beberapa kali keluar masuk ke Indonesia salah satunya mengurus masalah PK kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Wihadi pun lantas menujuk imigrasi sebagai pihak awal harusnya bertanggungjawab atas hilir mudiknya Djoko Tjandra ke Indonesia yang dengan lenggang bebas berkeliaran dengan status hukum disandangnya.

“Kalau Djoko Tjandra memang terbukti ada di Indonesia, maka ini adalah satu insiden memang sangat memalukan. Dalam hal ini pihak imigrasi adalah merupakan satu-satunya instasi memang harus segera diperiksa karena bagaimana mungkin seorang Djoko Tjandra merupakan terpidana dan buron selama ini bisa masuk ke Indonesia dengan bebas,” kata Wihadi saat dihubungi, Jumat (3/7/2020).

Politikus Gerindra ini pun coba mengutip apa yang disampaikan pengacar Djoko Tjandra jika mengakui klien ada di Indonesia dalam rangka pengajuan PK-nya ini jadi tamparan keras bagi pihak imgirasi karena mereka adalah pintu masuk awal bagi setiap keluar masuknya orang ke Indonesia.

Dan Wihadi pun kembali memperingatkan imgirasi maupun Kemenkumham secara kelembagaan agar peristiwa seperti Djoko Tjandra maupun Harun Masiku.

“Saya minta pihak imgrasi harus bisa memberikan penjelasan kepada Komisi III sebagai mitra kerja dalam fungsi pengawasan DPR bagaimana kerja mereka sehingga banyak orang-orang bermasalah bisa seenaknya keluar masuk ke Indonesia tanpa terditeksi,” tegas Wihadi.

Kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang menjerat Djoko Tjandra bermula pada saat bank tersebut kesulitan menagih piutang dengan nilai total Rp3 triliun yang tertanam di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN), dan Bank Tiara pada 1997.

Tagihan tak kunjung cair meskipun ketiga bank tersebut masuk perawatan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Kejaksaan Agung kemudian mengendus kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengalihan hak tagih ini. Sepuluh orang ditetapkan menjadi tersangka, tetapi hanya tiga orang yang dijatuhi hukuman penjara.

Mereka adalah Djoko Tjandra (Direktur PT EGP), Syahril Sabirin (mantan Gubernur BI), dan Pande N. Lubis (mantan Wakil Kepala BPPN).

Djoko ditahan oleh Kejaksaan pada 29 September-8 November 1999. Kemudian ia berstatus tahanan kota hingga 13 Januari 2000.

Kasus bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal Februari 2020. Meski sebelumnya Kejaksaan sempat menahan Djoko pada 14 Januari-10 Februari, Djoko kembali menyandang status tahanan kota berkat ketetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada 5 Mei 2020, terdapat pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa ‘red notice’ atas nama Djoko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak 2014, karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung RI.

Ditjen Imigrasi menindaklanjuti hal tersebut dengan menghapus nama Djoko Soegiarto Tjandra dari sistem perlintasan pada 13 Mei 2020.

Pada 8 Juni lalu, Djoko Tjandra disebut pengacaranya berada di Indonesia dan mengajukan PK. Namun kuasa hukum, Andi Putra Kusuma mengaku tak tahu bagaimana Djoko bisa masuk Indonesia.

Pada 27 Juni 2020, terdapat permintaan DPO dari Kejaksaan Agung RI, sehingga nama yang bersangkutan dimasukkan sistem perlintasan dengan status DPO.

Pada 29 Juni lalu, Jaksa Agung menyebut Djoko Tjandra mengajukan PK di PN Jakarta Selatan. Namun petugas gagal menangkap buron tersebut.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleTanaman Obat Dongrak Ekonomi PetaniĀ  Ditengah Pandemi
Next articleDjoko Tjandra Pakai Nama Lain ke RI, DPR Minta Menkumham Evalusi Personilnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here