Anggaran Pemindahan Ibu Kota Baru Dialihkan, DPR: Bantuan Pemerintah Harus Tepat Sasaran

Anis Byarwati
Anis Byarwati

Jakarta, PONTAS.ID – Anggaran penyiapan proyek infrastruktur ibu kota baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Menurut Menkeu, selain anggaran dasar infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp 120 triliun, sebagian sudah dialihkan. Hal itu disampaikan Menkeu pada Kamis, 23 April 2020.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati memberikan apresiasi atas pernyataan Menkeu tersebut.

“Segera tarik Omnibus Law Cipta Kerja, dan tunda agenda pemindahan ibu kota. Gunakan anggarannya untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi rakyat,” kata Anis dalam keterangan pers, Selasa (28/4/2020).

Menurut Anis, 89,472 triliun anggaran persiapan pemindahan ibu kota baru dalam APBN 2020 akan sangat berarti jika dialihkan penggunaannya untuk penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19, yang dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat banyak.

“Dana sejumlah 89,4 triliun itu, sangat signifikan untuk dibuat program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” tuturnya.

Namun demikian, terkait dengan kebijakan pengalihan anggaran ibu kota baru yang dilakukan menkeu, Anis memberikan catatan khusus.

“Pengalihan anggaran ini harus benar-benar digunakan tepat sasaran. Jangan sampai banyak anggaran dialihkan tapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat banyak,” terang politikus PKS ini.

Anis menekankan agar pemerintah membuat perencanaan dan system yang baik, agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19 ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak dan berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah perlu pastikan, dana bantuan untuk masyarakat yang turun, benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak secara ekonomi dan membutuhkan,”pungkasnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleIni Saran Legislator Soal Pemulihan Pariwisata Imbas Corona
Next articlePemerintah Harus Tolong PMI di Malaysia Menjerit Kelaparan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here