Jakarta, PONTAS.ID – Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai strategi Presiden Jokowi mengatasi dampak ekonomi dari Virus Corona (Covid-19) dengan Kartu Prakerja tidak tepat.
Ia mengatakan sebagian besar masyarakat yang terdampak telah menguasai keahlian kerja di bidang masing-masing. Namun mereka kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Buruh yang kena PHK, tidak membutuhkan kartu prakerja, yang dibutuhkan dia adalah tunai, bantuan tunai. Programnya bagus, tapi di waktu yang tidak tepat,” kata Trubus di Jakarta, Jumat (17/4/2020).
Seperti diketahui, program ini diluncurkan dengan target 5,6 juta orang yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran Virus Corona.
Di saat krisis seperti sekarang, lanjutnya, tidak tepat jika fokus pemerintah mempersiapkan tenaga kerja. Menurut dia, masyarakat membutuhkan uang untuk bertahan hidup akibat kehilangan penghasilan.
Bantuan langsung tunai (BLT) dinilai Trubus lebih tepat karena akan memulihkan daya beli masyarakat secara berkala. Uang pun akan berputar di masyarakat seiring belanja kebutuhan pokok berjalan kembali.
“Kartu Prakerja ini tidak dibutuhkan dalam konteks sekarang karena ini lebih baik diluncurkan nanti saja setelah Corona, saat sudah normal kembali,” tuturnya.
Diketahui, Kartu Prakerja selain diperuntukkan untuk para pencari kerja, para pekerja yang merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat wabah virus corona (Covid-19).
Setidaknya Program ini akan diuji coba di empat wilayah yakni Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara dan Surabaya. Penetapan wilayah merujuk pada pertimbangan banyaknya pekerja yang terancam PHK akibat wabah virus corona.
Lewat program ini, Pemerintah menganggarkan Rp20 triliun dengan rincian biaya pelatihan Rp5,6 triliun; dana insentif Rp13,45 triliun; dana survei Rp840 miliar; dan dana PMO Rp100 juta. Anggaran ini naik dua kali lipat dari yang sudah direncanakan sebelumnya yakni Rp10 triliun.
Peserta Kartu Prakerja ini akan mendapat dana pelatihan sebesar Rp1 juta per periode pelatihan, dana bantuan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan dana hasil pengisian survei Rp50 ribu per bulan selama tiga bulan. Totalnya, masing-masing peserta mendapat Rp3,55 juta.
Pemerintah RI menggandeng 8 platform digital atau start up dalam mengeksekusi program tersebut, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Pahala Simanjuntak
