Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Husni mendesak pemerintah segera menyalurkan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 110 triliun untuk mengatasi dampak virus corona (Covid-19) dari APBN 2020.
Pasalnya, kata dia, sudah banyak korban berjatuhan terkena dampak Covid-19. Mulai dari masyarakat yang kehilangan mata pencarian sampai sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditambah pemerintah mengeluarkan kebijakan tanggap darurat sampai 29 Mei 2020.
Diikuti juga pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) dan memutuskan status Darurat Kesehatan Masyarakat.
Artinya masyarakat tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Terutama bagi pekerja harian (ojek online), lepas dan lapangan yang dituntun untuk tetap berkerja di luar atau tidak bisa bekerja di rumah seperti yang diminta pemerintah. Padahal, saat ini ada perusahaan menutup aktivitasnya akibat Covid-19. Lalu tempat-tempat wisata, pusat perbelajaan juga tutup.
Politikus Gerindra ini pun mencontohkan terkait peristiwa yang dialaminya sore ini kala dirinya melintas di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, tepatnya di Halte samping Pasar Festival Kuningan, ia melihat seorang Ibu sedang menggendong seorang anak serta membawa dua buah tas. Ibu yang diketahui bernama Susanti (35), terlihat kebingungan.
Tak pikir panjang, Husni pun menghapiri karena saat itu kondisi sepi tidak ada orang sama sekali. Lalu ia bertanya kepada Susanti “Ibu kenapa, ada masalah yang bisa saya bantu?” Dijawab Susanti yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pengamen ini “tidak punya uang dan baru diusir dari tempat kos karena tidak sanggup membayar kos.”
“Jadi karena dampak Covid-19, akhirnya dia tidak punya penghasilan apapun. Untuk bayar kos yang Rp 300.000 sebulan pun sudah tidak mampu akhirnya terusir,” kata Muhammad Husni melalui sambungan telfon, Sabtu (4/4/2020).
Selanjutnya Husni memberikan uang untuk biaya makan dan tempat menginap sementara waktu. Lalu Susanti bilang “Ya Allah engkau telah kirim malaikatmu kepadaku,” kata Husni menirukan perkataan Susanti. Mendengar jawaban tersebut, Husni spontan menetaskan air mata.
Menurut Husni, dampak Covid-19 ini sudah sangat fatal. “Ini belum 29 Mei 2020, hari ini saja orang sudah berjatuhan. Pertama, untuk masyarakat tidak memiliki berpenghasilan seperti kejadian diusir tadi tidak punya rumah, kita minta cepat lah pemerintah menurunkan bantuan-bantuannya orang seperti Ibu Susanti,” ujarnya mendesak.
Sebab itu, Husni juga mempertanyakan anggaran sebesar Rp 405,1 Triliun untuk mengatasi Covid-19 melalui APBN 2020. Besaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi corona yang diterbitkan baru-baru ini oleh Presiden Jokowi.
Dari total anggaran sebesar Rp 405,1 triliun itu, anggaran sebesar Rp 110 trilliun, akan dialokasikan untuk perlindungan sosial yang mencakup anggaran Kartu Prakerja, cadangan logistik sembako, dan subsidi listrik bagi pelanggan dengan 450 VA dan 900 VA.
“Anggaran Rp 405,1 Triliun itu mana? Kapan diturunkan (Rp 110 triliun untuk bantuan sosial-red)? Orang sekarang sudah berjatuhan, orang sudah kehilangan pekerjaan, tidak memiliki pendapatan. Tolong pemerintah cepat tangani ini,” katanya dengan tegas.
Untuk perkembangan data terbaru Covid-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per 16.04 WIB ,Sabtu (4/4/2020), terdapat 2.092 kasus. Dengan rincian, 1.751 dirawat, 191 meninggal dunia dan 150 pasien sembuh.
Husni menambahkan, apabila pemerintah tidak cepat mengatasi masalah ini maka korban yang berjatuhan akan semakin bertambah.
“Yang meninggal dari Covid-19 ini, kalau berlarut-larut mungkin ada 20000 yang akan menyusul,” ungkapnya mengakhiri.
Anggarankan Rp 405,1 Triliun
Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan pemerintah menggelontorkan anggaran untuk mengatasi Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun. Besaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi corona.
Total anggaran tersebut salah satunya akan dialokasikan untuk belanja di sektor kesehatan sebesar Rp 75 triliun.
Selain itu, dari total anggaran Rp 405,1 triliun tadi, sebesar Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.
Sisanya, Rp 110 trilliun, akan dialokasikan untuk perlindungan sosial yang mencakup anggaran Kartu Prakerja, cadangan logistik sembako, dan subsidi listrik bagi pelanggan dengan 450 VA dan 900 VA.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Riana
