Ahok Ditunjuk Jadi Bos BUMN, Fahri: Penunjukan Itu Bukan Perseorangan

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Keluar dari Mako Brimob (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Rencana Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai sebagai salah satu pimpinan di perusahaan plat merah milik Pemerintah, menuai protes dari berbagai kalangan.

Harusnya, kata Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN tidak memulai dengan orang peseorang. Tapi harus dimulai dengan strategi dan ide dalam membangun BUMN yang kuat ke depan.

“Strateginya apa? Baru orangnya dicari. Nah sekarang, dengan mempersoalkan orang perseorang, kalau orang bertanya padahal seharusnya kementerian BUMN dan pemerintah secara umum dalam memilih orang, serta harus ada kejelasan tentang status hukum orang tersebut,” ujar Fahri di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Apabila status hukumnya bersih, maka menurut Fahri siapa pun yang ditunjuk, termasuk Ahok harus dibela oleh pemerintah supaya tidak menjadi bulan-bulanan.

“Itu lah yang saya katakan dari awal, tidak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang memang secara hukum mendapatkan kepastian sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 bahwa setiap warga negara memiliki pesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi itu saja yang perlu kita jamin,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu.

Fahri sendiri menyatakan mendukung jika Ahok masuk ke BUMN. Namun dengan catatan, masuknya Ahok ke BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kalau itu dia (pemerintah-Red) bikin clear, belalah sudara Basuki dengan terbuka. Saya akan bela jika itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong. Semua orang di republik ini berhak mendapatkan hak-haknya. Nggak boleh orang selama-lamanya kita siksa,” pungkas Fahri Hamzah.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Riana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here