Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Prijandaru Effendi, menyebut pemerintah perlu turun tangan dalam menjembatani kesenjangan harga energi baru terbarukan (EBT).
Menurut dia, tak bisa PT PLN (Persero) dibebankan tugas untuk melakukan kerja sama business to business (B2B) dalam menyediakan energi bersih bagi masyarakat.
“Tidak bisa diperlakukan dalam hubungan B2B antara PLN dengan pengembang lagi, karena ke depannya yang akan menikmati energi bersih adalah masyarakat. Bagaimana pun juga, kami paham dalam menentukan harga beli, PLN punya undang-undang sendiri,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/11/2019).
Menurut Prijandaru, pihaknya sejak awal ikut berkontribusi dalam pengembangan industri EBT di Tanah Air. Kata dia, kendala pokok yang dihadapi para pengembang listrik panas bumi adalah masalah harga yang tidak pernah mendapatkan titik temu.
Pasalnya, harga keekonomian proyek panas bumi yang dihitung para pengembang selalu ada di atas daya beli PLN yang diukur dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP).
“Masalahnya klise dari dulu. Bagaimanapun pengembang wajib untung dan mendapat margin dari harga proyek. Sementara PLN untuk menentukan harga juga punya undang-undang sendiri dan mereka juga diwajibkan mendapat untung dari pemerintah,” ucap Prijandaru.
Prijandaru menilai, energi panas bumi sangat seksi sehingga banyak pengusaha, baik pemain besar maupun yang masih baru, tertarik mengelola sumber energi ini. Namun menurutnya, pengusaha tidak mau rugi.
“Dengan risiko begitu besar dalam proses produksinya, tentu mereka ingin mendapatkan imbal hasil yang paling pas,” kata Prijandaru.
Prijandaru juga menyebut, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Prijandaru memaparkan, saat ini potensi panas bumi Indonesia mencapai 25 ribu MW (25 GW), namun yang terpakai baru 2000 MW (2 GW).
Masalahnya, kata dia, kendati sumbernya berlimpah seperti energi fosil, satu-satunya konsumen panas bumi di Indonesia hanyalah PLN karena panas bumi tidak mungkin diekspor. Prijandaru menyampaikan, sumber energi panas bumi di Indonesia sendiri mencapai lebih dari 300 titik di seluruh Indonesia.
“Cadangan panas bumi di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia,” ungkap Prijandaru.
Kemudian, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Surya Darma, juga mendukung peninjauan kembali pengaturan pembelian tenaga listrik dari EBT yang telah ditetapkan pemerintah paling tinggi 85 persen dari BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. Pemberlakukan sistem tarif seharusnya tetap, bukan negosiasi seperti yang selama ini berlaku.
“Masalah harga merupakan salah satu tantangan pengembangan EBT yang harus kita pecahkan. Penetapan skema 85 persen dari BPP sangat tidak fair, dan kedua, dengan pola negosiasi, kita tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Jadi kami maklum kalau PLN tidak mau dengan kedua pola tersebut,” ungkapnya.
Sejauh ini, METI konsisten mendukung program pengembangan dan percepatan EBT menuju target 23 persen di tahun 2025. Apalagi Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Potensi listrik sumber EBT Indonesia mencapai 400 GW, namun realisasinya baru sebesar 32GW.
Sementara itu, potensi panas bumi Indonesia mencapai 25 ribu MW, namun yang terpakai baru 2.000 MW. Masalahnya, kendati sumbernya berlimpah seperti energi fosil, satu-satunya konsumen panas bumi di Indonesia hanyalah PLN, karena gas bumi tidak mungkin diekspor.
Sumber energi panas bumi di Indonesia sendiri mencapai lebih dari 300 titik di seluruh Indonesia. Cadangan panas bumi di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan pemerintah sudah memasang target pengembangan panas bumi sebesar 7,5 GW di 2025.
“Sampai akhir 2018, energi terbarukan hanya menyumbang 8,6 persen dalam bauran energi nasional. Kami akan terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan menuju 23 persen pada 2025 dan menjadi 30 persen pada 2050,” kata Surya.
Penulis: Ririe
Editor: Luki H
