Jakarta, PONTAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) mengakui, hingga saat ini belum ada peraturan mengenai perlindungan jaminan harga pasar hasil pertanian di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggap perlu melindungi sektor pertanian, khususnya memberikan jaminan harga agar petani tidak dihantui anjloknya harga komoditas pertanian.
Hal itu terungkap dalam audiensi yang digelar Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) Jawa Barat saat berdialog dengan anggota DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (30/9/2019).
Persoalan itu diungkapkan seorang mahasiswi dari salah satu universitas di Kabupaten Sumedang Vera V.F saat mengikuti audiensi tersebut. Dikatakan dia, para petani khususnya petani holtikultura kerap mengeluhkan harga pasar yang fluktuatif. Akibatnya, petani kerap dihantui anjloknya harga pasar yang dapat merugikan mereka. Hal itu pun berdampak pada tingkat kesejahteraan petani yang selama ini sebagian besar masih berada pada taraf menengah ke bawah.
“Permasalahan yang kerap dihadapi petani itu ketidakpastian harga pasar. Kami mendorong pemerintah melalui kebijakannya agar mampu memberi jaminan harga pasar kepada petani. Jika petani sejahtera, maka kondisi yang saat ini terjadi degradasi sedikitnya pemuda yang menjadi petani akan pulih,” ujar dia.
Dikatakan Vera, saat ini memang pemerintah memberikan bantuan alat mesin pertanian dan benih pertanian. Akan tetapi, pemerintah tidak menerapkan sistem jaminan harga dari komoditas pertanian. Hal itulah yang seharusnya dibenahi pemerintah agar petani tidak khawatir mengenai harga pasar saat panen tiba.
“Selain menyalurkan bantuan alsintan dan benih, saya kira pemerintah juga perlu memberikan jaminan harga pasar agar petani tidak rugi,” kata dia.
Dalam audiensi tersebut, koordinator ISMPI Ibnu Gifari juga menyerukan tuntuan lainnya, di antaranya segera wujudkan reforma agraria, menolak pengesahan RUU Pertanahan, mendesak implementasi Perda PLP2B, wujudkan kedaulatan pangan, dan tingkatkan kesejahteraan petani. Dalam audiensi tersebut, peserta audiensi diterima anggota DPRD Jawa Barat yang terdiri dari Dadang Kurniawan (Fraksi Gerindra), Viman Alfarizi Ramadhan (Fraksi Gerindra), dan Abdul Muiz (Fraksi PKS).
Mengenai usulan tersebut, anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Dadang Kurniawan seusai menggelar audiensi, menyetujui masukan dari peserta audiensi itu. Dia menjelaskan menghadapi persoalan ini pemerintah wajib turut andil memberi solusi kepada petani. Diakui dia, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum ada yang mengatur hal tersebut.
Saat ini, dikatakan Dadang, kehidupan petani seperti melempar dadu. Dia juga nantinya akan membahas dan mengusulkan jaminan harga pasar ini di tingkat provinsi sebagai upaya perlindungan kepada petani.
“Petani itu seperti melempar dadu. SDM kita bangun, tanah kita subur, air kita bagus, dan produksi (pertanian) kita bagus. Tetapi ujungnya yang menentukan harga itu kan pasar. Ini persoalan kita. Kalau saat ini ada keinginan pemerintah pusat akan mencabut subsidi pupuk, buat saya tidak ada persoalan. Tetapi ada enggak solusi agar petani ini terlindungi? Saya akan memilih ketika pemerintah berani menjamin harga pasar,” ujar Dadang.
Penulis: Hartono
Editor: Idul HM
