Jakarta, PONTAS.ID – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus melakukan sejumlah upaya demi menahan laju produksi sejumlah lapangan migas. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni dengan melaksanakan pengeboran tahap lanjut atau Enchanced Oil Recovery (EOR) pada sejumlah lapangan migas.
Untuk diketahui, EOR adalah metode perolehan minyak tahap lanjut dengan cara menambahkan energi berupa dari material atau fluida khusus yang tidak terdapat dalam reservoir minyak.
Namun ternyata, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas untuk mempertanggungjawabkan program EOR ini. Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir, anggaran pemerintah yang sudah dicairkan untuk melakukan EOR seharusnya sudah termanifestasi menjadi angka produksi migas.
“Kalau mengadakan (program) dengan teknologi pasti ada dong peningkatan (produksinya),” beber Nasir, di Jakarta, kemarin,
Tak hanya Nasir, Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika, juga meminta kepastian pemerintah tentang dampak EOR untuk menopang produksi migas nasional.
“Pengalaman saya, EOR ini bisa sampai 10 tahun (sampai produksi). Kalau investasi sekarang, keluarnya kapan?,” tanyanya.
Lantas, apa jawaban SKK Migas?
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, mengatakan, metode tahap lanjut EOR baru dapat berdampak pada produksi minyak pada 2023. Kata dia, butuh banyak penelitian sebelum EOR bisa diimplementasikan. Dwi mengaku, negara telah menggelontorkan dana setidaknya US$187 juta pada 2016 untuk program ini melalui cost recovery
“Kalau dapat sukses lebih dahulu (sebelum 2023), akan kami laporkan,” katanya Dwi, di Gedung DPR RI, kemarin.
Lebih jauh, Dwi menuturkan, hingga kini persiapan EOR secara full terus berjalan, namun tetap harus melalui berbagai proses. Pertamina masih harus menyiapkan dana besar untuk bisa menjalankan EOR secara maksimal.
“Butuh banyak penelitian-penelitian dan setelah implementasi akan ada dampak. Dan kami laporkan dari EOR akan masuk pada 2023,” kata Dwi.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan bersama Pertamina, kata Dwi, Blok Rokan yang paling siap menerapkan EOR dengan kebutuhan dana mencapai US$7 juta.
“Untuk capexnya (capital expenditure/belanja modal) itu sekitar US$5 juta-US$7 juta. Itu pemasangannya (EOR) butuh 2-3 tahun, itu di Blok Rokan. Itu yang kami targetkan untuk tambah produksi pada 2023,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial, juga sempat mengungkapkan, berdasarkan statistik yang ada, pengerjaan EOR bisa menelan waktu yang cukup lama hingga 10 tahun sebelum akhirnya bisa diterapkan dengan skala penuh pada suatu blok migas.
Kemudian, dikutip dari dunia-energi.com, dalam road map implementasi SKK Migas terungkap bahwa EOR diproyeksikan baru dirasakan pada 2025 dengan produksi minyak sebesar 494 ribu barel per hari (bph) lebih tinggi dibanding jika tidak ada EOR sebesar 480 ribu bph. Selanjutnya, pada 2027, produksi minyak menjadi 446 ribu bph.
Proyeksi itu dinilai jauh lebih baik dibanding jika tanpa EOR yang hanya sebesar 376 ribu bph. Selanjutnya, pada 2028, EOR akan memberikan tambahan 125 ribu bph sehingga produksi minyak dapat dipertahankan sebesar 459 ribu bph.
Tambahan ini akan terus membesar menjadi 187 ribu bph pada 2029 di mana produksi ditahan pada 498 ribu bph dan 239 ribu bph pada 2030 di mana produksi menjadi 520 ribu bph.
Pri Agung Rakhmanto, Pengamat Migas dari Universitas Trisakti, mengatakan, di tingkat pilot project, EOR sudah banyak dilakukan dan hasilnya bagus.
“Jadi tepat kalau kemudian sekarang akan diterapkan secara full scale,” katanya.
Penulis: Riana
Editor: Stevanny
