Jakarta, PONTAS.ID – Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menilai, merosotnya lifting migas PT Pertamina (Persero) pada semester I 2019 tak terlepas dari koordinasi di internal.
Berdasarkan data SKK Migas, seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah Pertamina memang tidak satupun proyeksinya mencapai target lifting minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.
Misalnya, proyeksi lifting Pertamina EP semester I 2019 terhadap target 2019, yang sebesar 85 ribu barrel oil per day (BOPD) hanya mencapai 89 persennya. Begitu juga, Pertamina Hulu Mahakam yang hanya diproyeksikan sebesar 69 persen dari target 50.400 BOPD.
“Nah, saran saya sih untuk Pertamina sih decision making process-nya untuk produksi harus lebih cepat. Harusnya dibikin mekanisme, yang menurut saya yang bisa competitive lah lawan yang produsen-produsen asing,” kata Jonan, saat ditemui di Jakarta Convention Center, kemarin.
Jonan melanjutkan, mekanisme ini penting agar perusahaan migas pelat merah itu dapat bersaing dengan perusahaan minyak lainnya, terutama perusahaan asing.
Asal tahu saja, penurunan lifting yang dialami Pertamina, sebenarnya juga dialami perusahaan migas lainnya. Namun secara umum, perusahaan migas yang termasuk dalam top 10 teratas, biasanya produksinya sesuai dengan rencana.
“Secara umum, yang top 10, top 20 biasanya sesuai dengan plan. Apalagi yang top 10, seperti Banyu Urip, Exxon dan sebagainya,” ujar Jonan.
Apabila proses bisnisnya tidak dipercepat, Jonan khawatir target lifting migas Pertamina tidak akan terwujud. Semestinya, hal tersebut tidak terjadi karena lapangan-lapangan migas tersebut dikelola oleh anak bangsa.
“Dalam pandangan saya, masa orang Indonesia sendiri yang mengerjakan itu lebih lama (prosesnya). Itu kan tidak mungkin ya mestinya,” tambahnya.
Lebih jauh, Jonan mengklaim, persoalan target lifting migas bukanlah persoalan politik yang sulit untuk direalisasikan. Terlebih, target lifting migas tersebut juga telah dikonsultasikan dengan pelaku industri termasuk Pertamina serta telah disetujui, sehingga seharusnya bisa direalisasikan.
“Ini kan bukan putusan politik bukan apa ini semua juga kan kalau mau bikin plan semua tandatangan kok. Pertamina juga kelompoknya tandatangan. Tidak ada oh ini target politik harus produksi ini, tidak ada, ini yang real saja,” tuntas Jonan.
Penulis: Riana
Editor: Luki H
